Indonesia dan AS Bahas Pelaksanaan Regulasi yang Baik

Sesi Workshop Good Regulatory Pratice di Kementerian Perdagangan.
Sumber :
  • Kemendag.go.id

VIVA.co.id – Standardisasi menjadi salah satu isu krusial dalam rangka pelaksanaan regulasi yang baik (Good Regulatory Practices/GRP). Adanya standardisasi dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan warga, mencegah kerugian ekonomi, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan.

Bertemu Anies, Dubes AS Sebut Ada Salah Terjemahan Soal Cuaca Ekstrem

Shirley Dewi, Senior Vice President of Quality Assurance and Client Service IAPMO R&T, menjelaskan bahwa pada awalnya standar diterbitkan secara sukarela.

"Untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari standar, otoritas yang memiliki yurisdiksi biasanya mengadopsi menjadi peraturan," kata Shirley di acara Lokakarya Key Aspect of Good Regulatory Practice di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.

Siap-siap Hujan Deras Warga Jabodetabek, Puncaknya 11 Januari 2020

Ken Wijaya, Executive Vice President IAPMO, mengatakan, sejak awal pengembangan standar para pihak diundang. Berkaca dari pengalaman di AS, saat pengembangan standard plumbing para pihak terkait sudah diundang.

"Semua suara didengar, kalau sampai standar jadi konsensus terbuka. Begitu pun kalau jadi regulasi, diundang semua," kata Ken.

Kedubes AS Keluarkan Peringatan Cuaca Buruk Jakarta 12 Januari 2020

Shirley kemudian merincikan bagaimana roadmap pengembangan Standar Nasional Indonesia untuk plumbing melalui konsensus terbuka tersebut. Kemudian mereka menggandeng BSN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perindustrian agar SNI diterapkan. Kementerian Tenaga Kerja juga digandeng untuk menyiapkan tenaga terampil dan memahami standardisasi itu.

Setelah standardisasi diterapkan, langkah berikutnya adalah penyuluhan kepada publik agar memahaminya. "Kami memberikan penyuluhan sudah empat tahun ini ke anak kecil, sekolahan, kalau memakai produk tidak sesuai standar ada bahayanya," ujar Shirley.

Lokakarya Good Regulatory Practice ini merupakan hasil kerja sama Kedubes AS di Jakarta dan Kemendag didukung USAID dan ANSI. Acara selama dua hari ini membahas pentingnya regulasi yang baik perspektif Indonesia dan Amerika.

Dirjen PPI Kemendag Imam Pambagyo dan Wakil Dubes AS Brian Mc Feeters hadir dalam sesi pembukaan. Pemateri yang dihadirkan merupakan pejabat kunci baik dari sektor pemerintah maupun swasta dari dua negara. Mereka antara lain Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Enny Nurbaningsih, Ketua Apindo Danang Girindrawardana, serta sejumlah pejabat teras AS. (art)

Petugas Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Jambi menunjukkan barang bukti benih lobster yang diamankan saat rilis kasus di Jambi

Benahi Tata Niaga, Asosiasi Buat Standarisasi Ekspor Benih Lobster

Kalau ada standarisasinya, ekspor benih lobster akan mudah dari sisi penerapan jasa kargo dan terminal.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2020