- VIVA.co.id/Yasir
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, belum memastikan kesepakatan tender dan pencetakan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik, atau e-KTP rampung pada April 2017. Kemungkinan, masih ada sesuatu hal yang dapat menghambat teken kontrak.
"Mudah-mudahan, April ini kami teken (kontrak). Mudah-mudahan, ya, belum pasti; masih kemungkinan. Kami lapor terus ke Menteri Keuangan, ke Presiden, kalau hambatannya (seperti) ini," kata Menteri di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin 20 Maret 2017.
Ia menjelaskan, jelang proses teken kontrak pengadaan blangko e-KTP yang diprediksi pada April, masih memiliki sejumlah hambatan. Salah satunya ialah, karena sejumlah staf internal Kemendagri masih sibuk berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Karena, secara psikis, 68 pejabat kami yang kemarin setahun lebih dipanggil-panggil KPK. Kan, wajar kalau terhambat," ujarnya.
Selain itu, menurut Mendagri, penentuan harga juga masih dalam tahap pembahasan yang akan melibatkan dan diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK. Inspektorat Jenderal Kemendagri sebagai probity audit, atau pengaudit independen mengajukan Rp10 ribu per keping blangko.
Dia telah berkonsultasi dengan KPK dan BPK untuk mengetahui kelayakan harga blangko e-KTP yang diajukan, yakni Rp10 ribu per lembar. Hal itu, karena harga sebelumnya Rp4.700 per lembar direkayasa menjadi Rp16 ribu per lembar, lalu terbongkar modus korupsinya.
Menurutnya, KPK pernah mengusulkan harga blangko e-KTP Rp5.375 per lembar. Sementara, saat ini, tender bahan dasar e-KTP yang dimenangkan PT Pura Barutama untuk kebutuhan tujuh juta blangko di angka Rp92 miliar.
Meski belum dapat memastikan waktu pengadaan blangko e-KTP, Tjahjo optimistis pencetakan blangko seluruhnya rampung pada 2017. "Mudah-mudahan kalau April ini sudah teken kontrak, tahun ini (bisa) selesai. Termasuk, Sulsel dari sejumlah itu, 700 ribu (lembar) itu," ujarnya. (asp)
INFOGRAFIK: Cara Buat KTP Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan rencana penggantian e-KTP fisik dengan KTP Digital atau disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
