- VIVA.co.id/kemdikbud.go.id
VIVA.co.id – Sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang mengisyaratkan tidak akan melanjutkan rencana pembangunan monumen nasional dan museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menuai kritik tajam dari sejumlah tokoh di Sumatera Barat.
Muhadjir bahkan dianggap menyalahi komitmen bersama sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri pada tahun 2008 lalu.
"Pak Menteri, seyogyanya lebih memahami sejarah PDRI dan ikut mendorong melanjutkan proyek yang tengah mangkrak. Bahasanya jangan dihentikan, karena Pak Mendikbud bisa menghianati sejarah," kata Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, Rabu, 26 April 2017.
Senin lalu, Muhadjir memang hadir dalam rangka meninjau ulang proyek pembangunan monumen nasional dan museum PDRI di Kototinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.
Namun kehadirannya, ia memberikan sinyal bakal mengevaluasi atau tidak melanjutkan pembangunan Monas PDRI. Lantaran teknis pengerjaan proyek.
Karena itulah, Muhadjir kemudian mendapat kritik tajam. "Kita sangat kecewa dan menyesalkan apabila pihak kementerian mengambil langkah penghentian pembangunan monumen PDRI di Kototinggi, hanya karena alasan teknis pengerjaan oleh perusahaan pelaksana proyek," kata Ferizal yang kini juga menjabat sebagai Sekretaris YPP-PDRI Sumatera Barat.
Ferizal pun memastikan jika saja pembangunan monumen PDRI dihentikan, maka akan banyak tokoh dan masyarakat di daerah yang akan merasa dirugikan. Karena tidak sedikit upaya yang sudah dilakukan, guna memperjuangkan serta mengupayakan pelurusan sejarah bangsa ini.
Atas itu, Ferizal mengingatkan agar Muhadjir perlu mempertimbangkan dan evaluasi atas kelanjutan anggaran atau kompensasi lainnya sesuai komitmen yang sudah dibuat.
"Harusnya, Mendiknas bisa mengedukasi masyarakat melalui tupoksinya, bagaimana mengupayakan pemuatan sejarah PDRI di kurikulum pendidikan," kata Ferizal.
Disamping itu YPP-PDRI juga meminta kepada pemerintah pusat, agar SKB 5 menteri ditindaklanjuti dalam bentuk Kepres atau Inpres, agar lebih mengikat tidak hanya ke organisasi pemerintahan tapi ke seluruh elemen bangsa.
Diketahui, Mendikbud Muhajjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota untuk meninjau kondisi pembangunan monumen PDRI. Dalam kesempatannya, Muhajjir mengatakan, selain monumen PDRI di Limapuluh Kota, juga ada 13 pembangunan museum yang akan dievaluasi dan ditinjau ulang.
Muhajjir mengaku kedatangannya itu atas perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan, hingga 2016 pembangunan museum PDRI telah menelan anggaran Rp 52,5 miliar.
Total anggaran pembangunan museum PDRI di Koto Tinggi hingga 2019, akan menelan Rp 80 miliar. Indikator evaluasi, salah satunya berupa besar alokasi dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.
