- VIVA.co.id / Syaefullah
VIVA.co.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat, masih banyak kepala desa di Indonesia yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"(Ada) 40 persen itu tamatan SD dan SMP kepala desa," kata Mendes PDT, Eko Putro Sandjojo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2017.
Namun, Eko membantah kalau kepala desa yang hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP tidak mampu dalam melaksanakan program dana desa di masing-masing wilayahnya.
"Mereka bisa belajar. Melihat dana desa 2015 yang jumlahnya Rp20,8 triliun, karena baru pertama yang terserap cuma 82 persen dan dinaikkan oleh Bapak Presiden tahun 2016 menjadi Rp46.98 triliun, naik ke 97 persen," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sepakat bahwa ijazah hanya tamatan SD maupun SMP tidak menjadi permasalahan, karena para kepala desa bisa belajar dan bisa dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. "Mampu mengorganisir perangkat desanya, mampu untuk bekerja dengan baik," katanya.
Kemudian, soal masalah tindak pidana korupsi itu tidak hanya dilakukan para kepala desa, namun persoalan itu dapat dilakukan oleh pejabat tinggi di Tanah Air. "Soal masih ada case mentalitas, tak hanya perangkat desa, pejabat tinggi pun juga bisa." (mus)
Marak Korupsi Dana Desa, Kemenkeu Ancam Blacklist dan Hentikan Penyaluran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti soal besarnya potensi korupsi yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum perangkat desa terhadap dana desa.
