- Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki HS, mengatakan akan melakukan pengetatan laporan dan akreditasi terhadap travel yang menyelenggarakan umrah.
"Dua hal yang akan kami lakukan. Kepada travel-travel yamg sudah berjalan, beroperasi, kami akan lakukan pengetatan untuk laporan dan akreditasi," kata Mastuki di Jakarta, Sabtu 12 Agustus 2017.
Untuk pengetatan akreditasi ini, ia mengatakan ada rencana kementeriannya akan membentuk direktorat yang baru. Lalu langkah kedua yang akan dilakukan dengan mengkaji ulang dan merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA).
"Mengkaji ulang bahkan merevisi PMA untuk pengetatan terhadap travel-travel yang akan mengajukan. Sebenarnya UU dan PMA sangat ketat," kata Mastuki.
Adapun syarat yang harus dipenuhi saat ini untuk akreditasi travel, ia menyebutkan, setidaknya travel bersangkutan sudah beroperasi minimal dua tahun, memiliki SDM cukup, dana cukup, sarana prasarana memadai, dan memiliki kerja sama dengan lembaga di Arab Saudi dengan pemerintah.
Belum lama ini, Kemenag RI resmi menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Pencabutan izin dilakukan karena First Travel melakukan tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateri yang dialami jemaah umrah.
Di sisi lain, banyak keluhan yang muncul dari para jemaah umrah First Travel yang tak kunjung diberangkatkan. Mereka menuntut agar segera diberangkatkan, atau uang yang sudah mereka setorkan dikembalikan. (one)
