- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA.co.id – Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad, akhirnya angkat bicara terkait adanya salah satu sekolah negeri di kotanya yang belum mendapat fasilitas layak. Idris mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran hal ini terkait dengan anggaran.
Nasib tragis itu dialami oleh satu-satunya sekolah Islam berstatus negeri di kota tersebut, yakni Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Depok yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kediaman sang wali kota, yakni di kawasan Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat.
Sekolah tersebut belakangan ramai jadi sorotan lantaran sampai saat ini sejumlah siswanya belajar hanya dengan beralaskan lantai tanpa bangku atau pun meja. Sedangkan sang guru berdiri dengan papan tulis menempel di tembok.
Ironisnya lagi, ruang kelas siswa ini luasnya cukup terbatas lantaran harus terbagi dengan ruang belajar lainnya yang hanya dibatasi dengan papan.
Menanggapi hal itu, Idris mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran hal itu adalah ranah pemerintah pusat yakni Kementerian Agama. Idris bahkan menilai kondisi itu terjadi akibat kesalahan sekolah itu sendiri.
“Karena secara struktural, secara SDM dan sarana prasarananya maupun SOP mekanismenya ada di Kemenag. Kami tidak tahu jika terjadi seperti ini. Kalau kapasitasnya tidak memadai kenapa menerima murid yang berlebihan. Ini yang akan kami evalusi,” katanya pada sejumlah awak media saat ditemui di Rutan Cilodong Depok, Jawa Barat, Kamis 17 Agustus 2017.
Lebih lanjut pria yang menggagas Depok sebagai kota pintar (smart city) ini menjelaskan, pendirian MTsN itu adalah otoritas pusat dan kebijakannya ada di tangan Kementerian Agama.
Pernyataan Idris seolah tak berpengaruh meski sekolah itu mencantumkan nama Depok. Idris bahkan berdalih, masih ada sejumlah program lainnya yang membutuhkan biaya dan belum terealisasikan.
“Pemkot bisa memberikan bantuan apapaun atas seizin kementerian. Bisa saja kalau kita duit berlebihan, kalau kita punya. Ini masalahnya kan kita bagi duit untuk hal yang inti saja masih banyak program-program kita yang belum terealisasikan,” tutur dia.
“Ya ini pendidikan. Tapi kita juga harus tahu kebijakan itu tidak semuanya dilimpahkan pada Pemkot, ada juga kebijakan pusat. Tidak bisa ujug-ujug ambil APBD begitu saja. Harus ada koordinasi," papar Idris. (one)
Depok Masuk PPKM Level 3 Lagi, Ini Respons Wali Kota
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan bakal melakukan penyesuaian aturan yang saat ini telah dijalankan selama PPKM Level 2.
