- VIVA.co.id/Pius Yosep Mali
VIVA.co.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, mengaku masih mengalami kendala soal anggaran Pemilihan Kepala Daerah secara serentak 2018 di Provinsi Papua.
Anggaran yang diajukan KPU dan sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi jumlahnya mencapai Rp1 triliun lebih.
"Pas mau ditandatangani berubah menjadi sekitar Rp800 miliar. Makanya belum singkron," kata Hasyim di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2017.
Untuk itu, Hasyim terus melakukan koordinasi dan mencari titik temu masalah anggaran Pilkada untuk Provinsi Papua tersebut.
"Kira-kira hitung-hitungannya memang betul diperlukan berapa sih anggarannya," katanya.
Karena, di wilayah Papua memang medannya sangat sulit dan berbeda dengan wilayah lain di Tanah Air yang terlibat dalam pilkada serentak tersebut.
"Misalnya, untuk jangkau tempat tertentu harus menggunakan helikopter, tempat lain bisa dijangkau menggunakan darat," tutur dia.
Namun, Hasyim tak menyebutkan secara rinci berapa anggaran untuk Pilkada serentak 2018 di masing-masing daerah di Indonesia. "Saya lupa jumlahnya," paparnya.
Kemudian, Hasyim menambahkan, semua wilayah yang melaksanakan pilkada serentak dianggap rawan terjadi adanya konflik.
Karena, masyarakat yang terlibat dalam pesta demokrasi jumlahnya begitu banyak.
"Lebih dari 50 persen yang terlibat se-Indonesia. Misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah itu pemilihnya lebih dari 50 persen," tutur Hasyim.
KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK
Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.
