- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA – Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap soal usulan Polri membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi. Meski begitu, Jokowi memastikan akan ada pembahasan khusus mengenai itu di kabinet.
"Rencana itu masih usulan. Minggu depan kami bahas dalam ratas (rapat terbatas)" kata Jokowi di Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Senada dengan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bahkan menyebut lembaga baru yang disebut akan menyedot anggaran senilai Rp2,6 triliun itu masih terbilang belum siap.
"Masih prematur, masih usulan. Perbincangan bukan di publik, masyarakat. Perbincangan itu nanti di institusi yang berkait dengan masalah itu dulu ya," kata Wiranto.
Institusi terkait yang dimaksud Wiranto adalah Kemenko Polhukam. Setelah itu rampung baru kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet bersama Presiden.
"Di sana (ratas) nanti akan diputuskan (lanjut atau tidak)," ujar Wiranto.
Pembentukan Densus Antikorupsi Polri diakui mencuat dalam beberapa waktu ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah beberapa kali sesumbar untuk membentuk lembaga yang setara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Gagasan Polri, Densus itu akan dikepalai oleh jenderal bintang dua dan akan merekrut lebih dari 3.000 personel dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp2,6 triliun.
Direncanakan, Densus Antikorupsi yang diinisiasi sebagai peningkatan status dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Polri itu akan berkantor di gedung baru di Polda Metro Jaya. (ase)
