- Dok. PPP
VIVA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romi masih heran dengan usulan jenderal polisi aktif menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Bagi Romi, usulan ini justru memantik kegaduhan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Dia mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Kami akan meminta pada Mendagri menjelaskan karena hal ini memantik kegaduhan. Hal itu sudah dilihat dari pendapat-pendapat dari para `opinion makers` di media sosial maupun para pakar dan praktisi pemilu yang menyayangkan," kata Romi dalam keterangan tertulisnya yang diterima VIVA, Minggu, 28 Januari 2018.
Romi menegaskan, pihaknya lewat anggota Fraksi di Komisi II DPR akan meminta penjelasan pada Tjahjo Kumolo. Menurutnya, perlu ada penjelasan langsung agar tak memunculkan pro dan kontra sehingga menjadi polemik.
Menurut dia, peran polisi dalam pelaksanaan Pemilu adalah sebagai aparat pengayom yang menjunjung netralitas. Namun, bila dalam dinamika pembahasan usulan pejabat gubernur ini makin gaduh, ada baiknya dikaji kemudian dibatalkan. Hal ini penting untuk memberikan kelancaran pelaksanaan Pilkada.
"Kami masih dalam posisi menanyakan. Tetapi prinsipnya jangan sampai penunjukan Plt itu dikesankan menjauhkan polisi yang semestinya dari area netral jadi tidak netral," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan dua perwira tinggi yaitu Irjen Muhammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin menjadi pelaksana jabatan (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Bila usulan diterima, Iriawan akan mengisi posisi Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Ahmad Heryawan, sementara Martuani akan mengisi posisi Gubernur Sumut untuk menggantikan Tengku Erry Nuradi.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakhiri masa jabatannya pada 13 Juni 2018. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry pada 17 Juni 2018. Sementara, hari pemingutan suara Pilkada serentak 2018 akan digelar 27 Juni 2018. (mus)
