- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA - Presiden Joko Widodo meminta supaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak di 171 daerah di Indonesia pada Juni 2018, tidak menimbulkan keretakan dalam persatuan masyarakat Indonesia. Jokowi tidak mau persatuan yang sudah dibangun, kemudian berkali-kali dipertahankan setiap kali ada ancaman, menjadi kembali hancur akibat pesta demokrasi yang sebenarnya rutin digelar.
"Jangan sampai bapak, ibu semua, dan saudara-saudara semua dikompori sama politikus. Dikompor-kompori, dipanas-panasi, kemudian jadi retak antartetangga, antarkampung, misalnya. Jangan," ujar Jokowi, saat berbicara kepada masyarakat Ambon dalam acara pembagian sertifikat tanah, Rabu, 14 Februari 2018.
Jokowi menyampaikan, keberagaman sejatinya sudah menjadi identitas mendasar bangsa Indonesia. Munculnya satu lagi aspek keberagaman, yaitu pilihan politik, seharusnya tidak memberi ancaman terhadap persatuan.
"Ini adalah proses demokrasi. Jangan dikorbankan kerukunan kita, persaudaraan kita, persatuan kita, gara-gara (perbedaan) pilihan bupati, gubernur, presiden, jangan," ujar Jokowi.
Selain itu, mantan gubernur DKI ini mengingatkan, akan ada biaya mahal yang harus dibayar bangsa Indonesia setiap kali persatuan dan kesatuannya terancam. Biaya itu mencakup kepada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Jokowi mengaku tidak ingin ada kerusakan pada aspek-aspek berbangsa itu yang diakibatkan pilkada.
"Silakan pilih wali kota, bupati, gubernur yang paling baik. Pilih, coblos, setelah itu rukun kembali. Jangan sampai ada gesekan antartetangga, kampung," ujar Jokowi.
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
