- VIVA.co.id/ Anhar Rizki Affandi
VIVA – Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzili menanggapi pernyataan Kapolri yang menilai perlu ada kajian soal pelaksanaan pilkada langsung. Menurutnya, pilkada langsung tetap harus dilaksanakan dengan tetap memperbaiki celah kekurangan yang ada.
"Yang paling penting adalah perbaikan regulasi yang ada, misalnya ketegasan terhadap proses transaksi di dalam proses (pilkada) tersebut. Yang saya maksud proses transaksi adalah orang melihat pilkada itu berbiaya tinggi. Kalau berbiaya tinggi kita harus cari upaya untuk pilkada tidak berbiaya tinggi," kata Ace di Jakarta, Kamis malam 15 Maret 2018.
Menurutnya, harus adanya penjagaan agar politik uang jangan sampai jadi budaya. Lalu ia juga mengharapkan ada proses pendidikan politik di masyarakat yang harus mengedepankan pada aspek pada money politik.
"Kita harapkan pilkada itu jadi efisien. Tetapi lagi-lagi yang perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari pilkada itu kan mencari lebih baik dengan pilkada langsung, biasanya pengalaman pasca reformasi menerapkan sistem pilkada langsung, ternyata banyak pemimpin daerah yang ternyata lebih baik. Salah satunya Pak Jokowi, itu adalah hasil produk langsung dengan melalui pilkada langsung," kata Ace.
Ia menilai tidak bisa menjamin dengan pilihan kepala daerah melalui DPRD maka korupsi akan juga hilang. Sehingga tentu perlu ada perbaikan pada pembiayaan politik pada waktu kampanye. Lalu perlu juga ada proses penegakan hukum siapapun pihak memang yang melakukan tindakan korupsi.
"Pilkada DPRD itu bisa melahirkan kepemimpinan yang bebas dari korupsi. Karena transaksi korupsi pada level elite. Oleh karena itu, maksud saya yang dikedepankan kita bukan dituntut biaya mahal atau tidak tetapi seberapa besar kualitas demokrasi. Sehingga menghasilkan pemimpin yang dekat dengan rakyat. kalau saya pribadi tetap pilkada langsung dan memperbaiki pilkada langsung itu" kata Ace.
Ia menambahkan dengan mengurangi biaya politik dan tidak ada transaksi serta regulasi harus dipertegas agar tidak ada transaksi politik. "Yang kedua, negara harus membiayai misalnya kampanye," kata Ace.
Untung Rugi Pilkada Langsung dan Tak Langsung
Pilkada langsung dinilai banyak mudaratnya
