VIVA – Partai Gerindra dan PKS sejauh ini terlihat selalu bersama dalam berbagai momen kontestasi politik. Namun, koalisi mereka menuju Pilpres 2019 mendapatkan ujian.
Gerindra sudah mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres. Sedangkan PKS menyodorkan 9 nama sebagai cawapres. Tapi gayung belum bersambut. Partai berlambang burung garuda itu belum mengakomodir satu dari nama-nama tersebut.
Soliditas Gerindra-PKS pun menjadi sorotan. Apakah kali ini mereka harus berpisah jalan, atau semakin kuat dalam menjalin koalisi?
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sebelumnya mengatakan bahwa selalu ada kemungkinan partainya meninggalkan Gerindra, kemudian menjalin koalisi dengan partai lain seperti PKB, atau PAN, dan mengusung capres-cawapres sendiri.
Bagaimana tanggapan Gerindra?
"Politik itu kan dinamis. Jadi apapun bisa terjadi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Mohammad Nizar Zahro saat dihubungi VIVA, Senin, 16 April 2018.
Nizar menuturkan pada prinsipnya Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina mereka, Prabowo Subianto. Isi dari mandat itu adalah Prabowo siap jadi calon presiden dari Gerindra.
"Dan memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk menjalin koalisi dengan partai-partai yang lain," ujar Nizar.
Nizar mengatakan menurut ketentuan UU No 7/2017 tentang Pemilu, pasal 222, Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain. Karena tidak mencapai 20 persen suara sah kursi DPR RI, dan 25 persen suara sah nasional.
"Oleh karena itu, atas keinginan dari PKS, saya pikir Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dan Ketua Umum Partai Gerindra akan merefleksikan pikiran dan usulan-usulan dari PKS, yang mengusulkan 9 nama untuk diambil salah satunya sebagai cawapres," kata Nizar lagi.
Nizar menegaskan Gerindra sudah memberikan mandat penuh kepada Prabowo untuk menjalin koalisi dan berkomunikasi dengan masing-masing ketua umum partai politik. Bukan hanya PKS tetapi juga dengan PAN dan juga partai-partai lain yang sampai hari ini belum menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden mereka.
"Karena politik itu dinamis ya kita tunggu prosesnya sampai sebelum pendaftaran bulan Agustus nanti," ujarnya. (ren)
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
