- Istimewa
VIVA – Kumandang azan merupakam simbol beragama umat Islam yaitu panggilan untuk salat lima waktu. Pernyataan Menteri Agama Yaqut Qoumas menganalogikan azan dari pengeras suara dengan gonggongan anjing dianggap tidak etis dan keterlaluan.
"Pernyataan Yaqut keterlaluan, tidak etis, dan tidak pada tempatnya. Kami minta segera klarifikasi dan minta maaf," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Jumat, 25 Februari 2022.
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, kumandang azan melalui pengeras suara sudah menjadi kearifan umat Islam di Indonesia sejak dahulu. Selama ini tak ada masalah karena bangsa ini sangat mengedepankan toleransi.
Umat beragama lain, menurut Jazuli, tidak merasa terganggu dan dapat hidup berdampingan secara damai. Pun, umat Islam di wilayah minoritas juga bisa menerima simbol peribadatan agama lain, seperti acara misa/kebaktian atau penutupan jalan dan penghentian aktivitas ketika acara Nyepi seperti di Pulau Dewata.
Menag Yaqut Cholil Qoumas
- Humas
Untuk itu, Jazuli meminta Kementerian Agama tidak perlu mengatur-atur soal kumandang azan melalui pengeras suara secara rigit seolah-olah hal itu menimbulkan masalah besar di tengah-tengah masyarakat.
"Serahkan pada kearifan umat beragama," ujarnya.
Menurut Jazuli, seharusnya yang dikedepankan pemerintah adalah narasi dan penguatan toleransi bukan mengatur hal yang sudah berlangsung lama dan penuh toleransi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, kumandang azan melalui pengeras suara ini sudah bertahun-tahun menjadi kearifan umat Islam di Indonesia.
"Umat lain hidup berdampingan dengan azan dan penuh toleransi. Ketika pemerintah mengatur-atur secara rigit hal yang sudah menjadi kearifan apalagi dengan narasi yang buruk akibatnya malah jadi polemik yang kontraproduktif," kata Jazuli.
Dia memandang pernyataan Yaqut justru tidak merepresentasikan toleransi karena ngotot mengatur suara azan hingga menganalogikan dengan gonggongan anjing.
"Kementerian Agama ini bukan baru dibentuk, Yaqut juga bukan Menteri Agama pertama. Sudah banyak Menteri Agama sebelumnya, tapi tidak begini cara mengelola umat. Menag harus pakai akal sehat dan kearifan," ujarnya.
