- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Imam Anshori Saleh mempertanyakan sikap Haris Sudarno yang masih merecoki PKPI. Padahal, Haris sudah pindah ke Partai Golkar.
"Dia kan sudah resmi masuk pengurus DPP Golkar. Kok tiba-tiba membuat pernyataan bahwa dualisme di PKPI masih belum berakhir. Itu seperti orang yang mengigau dalam tidur," kata Imam kepada VIVA, Rabu, 18 April 2018.
Baca juga: Haris Sudarno Sebut PKPI Hendropriyono Partai Baru
Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial itu memiliki copy susunan pengurus DPP Partai Golkar terbaru. Di sana Haris Sudarno tercantum sebagai salah satu anggotanya. "Saya sudah cek kepada kawan pengurus di DPP Golkar, diakui memang Haris Sudarno masuk di anggota Dewan Pakar," kata Imam.
Imam mengatakan, pengurus yang diakui pemerintah melalui Surat Keputusan Menkumham adalah PKPI di bawah pimpinan AM Hendropriyono dan Imam Anshori Saleh. KPU juga menyatakan PKPI pimpinan Hendropriyono sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20.
"Haris dan kawan-kawannya ngotot menggugat ke Bawaslu tapi ditolak juga, karena yang dinilai sah ya PKPI kami," kata Imam menegaskan.
Baca juga: Dualisme di PKPI Disebut Masih Terjadi
Calon-calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018 yang diusung PKPI Hendro-Imam semua diterima KPUD di seluruh Indonesia. Menurutnya, Haris dan kawan-kawannya mencoba mengajukan calon tapi selalu kandas, karena tidak memiliki legalitas. "PTUN Jakarta juga mengakui PKPI kami. Lalu dimana letak dualismenya?" ujarnya mempertanyakan.
Imam menambahkan, pihaknya sudah mengajak Haris Sudarno bersama pengikutnya untuk bergabung. Tapi sampai hari ini mereka tidak mau. Bahkan dia mempersilakan Haris untuk maju sebagai calon ketua umum dalam Kongres Luar Biasa yang akan mereka gelar.
"Kebetulan dalam waktu dekat kami akan menggelar KLB. Pak Haris datang dan ikut saja mencalonkan diri sebagai ketua umum, kalau memang berani, " kata Imam yang pernah menjadi anggota DPR tersebut.
Haris Sudarno terpilih sebagai Ketua Umum PKPI dalam apa yang mereka sebut Kongres Luar Biasa di Hotel Grand Cempaka Jakarta pada Agustus 2016. Tapi kepengurusannya tidak kunjung diakui oleh Kemenkumham karena dinilai tidak sah, tidak diselenggarakan dan dihadiri oleh ketua umum yang sah, yakni Isran Noor.
Imam menuturkan, KLB yang sah menurut Kemenkumham adalah KLB yang diselenggarakan di Hotel Milenium pada Agustus 2016 juga yang secara aklamasi memilih Hendropriyono sebagai ketua umum. Setelah itu, semua pengurus daerah PKPI di seluruh Indonesia masuk ke dalam barisan AM Hendropriyono.
Sebelumnya, pada Selasa siang, 17 April 2018, Haris Sudarno menggelar jumpa pers menyebut masih adanya dualisme di PKPI. (mus)
