- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono terkait adanya pemimpin baru, mestinya dimaknai mendalam bagi pemerintahan saat ini, dalam melihat pelbagai persoalan bangsa.
Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menilai, lesunya perekonomian dan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama dari hal yang disampaikan itu.
Janji pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sejak terpilih, masih banyak belum terealisasi sesuai janji kampanye.
"Munculnya polemik isu-isu penting seperti penegakan HAM, pemberantasan korupsi, impor beras, garam, menambah catatan negatif pemerintah," kata Igor, saat menyampaikan keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 24 April 2018.
Igor menyatakan, bahwa pemerintah tidak boleh menganggap enteng kritik dari publik terlebih yang disampaikan oleh tokoh- tokoh nasional.
Walaupun dari berbagai survei, 70 persen masyarakat puas atas kinerja pemerintah. Bukan berarti, publik tidak menginginkan kandidat calon presiden alternatif di Pemilu 2019.
"Munculnya gerakan #2019GantiPresiden, bisa dijadikan preseden ke arah perubahan kepemimpinan nasional dengan persentase 50:50. Dengan kata lain, 50 persen petahana bisa bertahan dan 50 persen juga bisa dikalahkan," ujarnya.
Sebelumnya, SBY - sapaan Yudhyono- menyampaikan syarat capres pilihannya untuk Pemilu 2019. Ia menyebut akan ada 'pemimpin baru.'
Saat pertemuan dengan alim ulama di Cilegon, Banten, Minggu malam, 24 April 2018, Presiden keenam RI ini memberikan sinyal soal pemimpin Indonesia berikutnya.
Menurut SBY, capres pilihan Partai Demokrat adalah yang bisa merangkul semua lapisan masyarakat, tanpa terkotak-kotak oleh apapun. Dalam pernyataannya, SBY menyebut akan ada 'pemimpin baru.'
"Saya akan pasangkan nanti capres cawapres yang mengerti keinginan rakyat. Insya Allah, nanti ada pemimpin baru yang amanah, cerdas, dan memikirkan nasib rakyat banyak," kata SBY di hadapan ratusan ulama, santri, dan masyarakat Kota Cilegon.
