Gerindra Sebut Sentimen Ganti Presiden 2019 Kental di Pilkada Serentak
- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, ada sentimen keinginan 2019, ganti presiden dalam pilkada 2018. Sehingga, suara pasangan calon yang didukung Partai Gerindra pun terdongkrak, seperti dalam pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Bagi kami, pilkada serentak 2018, bagaimana mesin Gerindra dan koalisi kami bekerja secara maksimal," kata Ferry dalam diskusi di warung daun, Jakarta, Sabtu 30 Juni 2018.
Di Pilkada Jawa Barat misalnya, sebuah keberhasilan karena mendukung seorang kandidat yang tadinya memiliki tingkat popularitas rendah kurang dari 10 persen. Begitu pula kandidatnya di Jawa Tengah.
"Di Jawa Barat, Sudrajat-Syaikhu menghadapi Ridwan Kamil yang memiliki popularitas 70 persen ke atas. Di Jawa Tengah, lebih tinggi lagi 80 persen," kata Ferry.
Ia mengatakan, popularitas Sudrajat bisa terdongkrak karena memang calonnya baik dan ada upaya mesin Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Lalu, di Jawa Tengah, ada Partai Kebangkitan Bangsa juga.
"Ternyata, itu tak mampu terekam lembaga survei. Margin error terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat, rata-rata menempatkan Sudrajat paling tinggi 10 persen. Saya ingin tanya, kenapa hanya terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, provinsi lain angkanya lebih baik," kata Ferry.
Ia mempertanyakan, apakah kesalahannya ada pada metodologi? Kalau iya, maka seharusnya berlaku untuk semua provinsi.
"Bisa saja surveyor melakukan survei di satu minggu atau dua minggu terakhir jelang pencoblosan. Jadi, pergerakan undecided voters mungkin satu hingga dua hari jelang pencoblosan. Kami ambil kesimpulan, undecided voters mengambil keputusan ke pasangan yang kami dukung. Di situ ada sentimen ganti presiden," kata Ferry.
Kelakar Idris Masuk Bursa Bakal Cagub Jabar: Siapa yang Melamar, Harus Bayar Saya
PKS dikabarkan sudah merekomendasikan nama Wali Kota Depok M. Idris maju sebagai bakal cagub Jabar di Pilkada 2024.
