Paslon Dekat dengan JK Kalah Lawan Kotak Kosong, Gerindra Memuji

Calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menutup kolom kosong pada contoh surat suara usai menggunakan hak suara di Pilkada Serentak 2018
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menilai, fenomena menangnya kotak kosong di Pilkada Makassar menunjukkan bentuk perlawanan rakyat.

Kata Jusuf Kalla Soal Kabar Cak Imin-Anies Masuk Bursa Pilpres 2024

"Terdapat kemungkinan adanya bisa saja terjadi penggunaan kekuasaan, penggunaan institusional aparat atau birokrasi. Kotak kosong menang, ini perlawanan rakyat," kata Ferry dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 30 Juni 2018.

Ia mengatakan, dalam Pilkada Makassar, kotak kosong menang melawan pasangan calon yang memiliki kedekatan dengan Jusuf Kalla adalah hal yang patut menjadi perhatian.

Saat Jusuf Kalla Cerita ke Gus Miftah Tentang Kisah Inspiratifnya

Kemudian, ia mempertanyakan soal Danny Pomanto yang tak bisa maju Pilkada Makassar, karena diskualifikasi KPU, sehingga menyebabkan paslon harus bertarung dengan kotak kosong.

"Apakah terdapat intervensi kekusaan dengan menggunakan instrumen-instrumen, apakah aparat atau birokrasi. Kalau lihat dari kasusnya, Danny Pomanto, beliau merasa terjadi penzaliman. Ia tak bisa ikuti pilkada," kata Ferry.

Pandemi COVID-19 di Indonesia Membaik, Masyarakat Diminta Tetap Prokes

Ia melanjutkan, masyarakat Makassar, dalam hal ini tahu secara persis kandidat yang melawan kotak kosong. Karena itu, masyarakat Makassar ibarat menghukumnya.

"Rakyat Makassar mengetahui secara persis, siapa kandidat yang jadi lawan kotak kosong tersebut. Setahu kami, memiliki kekerabatan dengan Jusuf Kalla," kata Ferry lagi.

Sebelumnya, dalam Pemilihan Wali Kota Makassar, Munafri Arifiddun-A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal kalah melawan kotak kosong. Pasangan tersebut diusung 10 partai, yakni Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PAN, PPP, PDI-P, Partai Hanura, PBB, Partai Gerindra dan PKPI.

Mantan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI

JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi

JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.

img_title
VIVA.co.id
4 Maret 2022