- IG: Fahri Hamzah
VIVA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah meramalkan pada Pemilu 2019, raihan suara PKS bakal tenggelam dan parpol itu hilang.
"Saya menduga tahun depan partai ini (PKS) hilang. Tidak masuk threshold. Threshold 4 persen," kata Fahri di Mapolda Metro Jaya, Selasa 17 Juli 2018.
Fahri menuturkan, alasan dirinya memprediksi PKS tak akan masuk parlemen lantaran dari awal pendaftaran calon legislatif sudah bermasalah.
Saat ini, kata Fahri, sangat ramai caleg yang mundur di dukung PKS dan memilih maju dengan partai lain.
"Calegnya mundur. Sampai saya dengar ada orang dipaksa suami istri anaknya suruh nyaleg karena kurang," ujarnya.
Menurutnya, jika seseorang dipaksakan menjadi calon legislatif maka tidak akan bekerja secara maksimal. Padahal, lanjut Fahri, caleg adalah garda terdepan parpol mendapatkan suara rakyat.
"Orang dipaksa nyaleg tidak akan kerja. Padahal tempurnya kan di caleg. Caleg berjuang mendapatkan suara sebanyak-banyaknya," ucapnya.
Baca: Pujian Fahri Hamzah untuk Menteri Susi Usai Perang Mulut
Selain masalah caleg, Fahri menuturkan, pengelolaan partai yang dilakukan oleh Presiden PKS saat ini Sohibul Iman adalah hal yang sembrono dan dapat membubarkan partai.
"Mengkonsolidasi partai saja gagal. Masa orang seperti Anis Matta yang begitu banyak perjuangannya diabaikan gak boleh ketemu kader. Dia bilang ada 9 calon. Anis Matta bergerak dilarang. Yang bergerak untuk Anis Matta diperingatkan. Dipanggil. Tapi Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS) sudah deklarasi. Ini enggak fair diam-diam di belakang. Jadi terus terang pimpinan PKS saat ini membawa PKS pada titik nadir perjuangan," katanya.
Namun, ia berharap prediksi dirinya mengenai tak masuknya PKS ke parlemen tidak menjadi kenyataan.
"Ini mungkin ujung pahit 20 tahun berdiri PKS dan mudah-mudahan tidak terjadi," ujarnya.
Baca: Fahri Hamzah Tolak Tawaran Jadi Ketua Umum Partai
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
