Gagal Jadi Capres-cawapres, PKS Yakin Elektabilitas Tak Terpengaruh

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
Sumber :
  • Irwandi Arsyad/ VIVA.co.id

VIVA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid yakin elektabilitas PKS tak akan terpengaruh. Hal ini, ia katakan meskipun capres-cawapres yang didukung PKS pada Pilpres 2019, tak mengambil kader PKS.

"Sama sekali tidak, karena kami sangat terbiasa dengan kedewasaan pemilih PKS. Mereka tidak memilih berdasarkan sekedar figurnya, tetapi memilih kualitas partainya, juga memilih kualitas caleg yang akan dimajukan," kata Hidayat di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat 10 Agustus 2018.

Menurutnya, partai yang kadernya menjadi capres cawapres belum tentu mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, memang Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra yang kadernya menjadi capres, yaitu Prabowo dan Jokowi.

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI, Begini Kata Abdurrahman Suhaimi

Sementara itu, Sandiaga usai dinyatakan sebagai cawapres mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra.

"Sebetulnya, soal dinamika dan memutuskan siapa capres cawapres, saya yakin faktornya bukan hanya mendapatkan efek. Banyak faktor, soal Presidential Threshold 20 persen, kecocokan kedua pihak. Kemudian, bahkan soliditas koalisi masing-masing. Kalau itu jadi satu dominan, ya berarti hanya PDIP dan Gerindra yang diuntungkan. Saya yakin, tidak seperti itu," katanya.

PKS Kecam Dubes Ukraina Surati Presiden: Enggak Punya Akhlak

Ia pun yakin rakyat Indonesia terbiasa memilih dalam waktu bersamaan. Belum tentu, karena faktor kader menjadi capres cawapres memengaruhi keterpilihan caleg partai baik tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

"Jangan kemudian dikecilkan hanya untuk persaingan partai mencari dampak positif yang dihasilkan, calon yang ada tidak merepresentasikan mayoritas partai pendukung," katanya.

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2022