Sindir PDIP, Gerindra: Rp1 Triliun Kecil, Mungkin Jokowi Lebih Besar
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, merespons sindiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal dugaan mahar politik Rp1 triliun di koalisi Prabowo Subianto. Ia meminta agar Hasto membaca aturan Undang Undang Pemilu.
"Nah, untuk sekjen PDIP yang juga permasalahkan mahar Rp1 triliun, monggo saja baca baik-baik UU Pemilunya, ada enggak kata mahar," kata Arief, Jumat malam, 17 Agustus 2018.
Dia heran dengan Hasto yang mengkritik, namun tak memahami realitas politik. Menurut Arief, dalam politik seperti di pemilihan presiden dan wakil presiden memerlukan biaya saksi dan keperluan untuk kampanye. Kata dia, jumlah uang Rp1 triliun untuk keperluan pilpres dinilai kecil.
"Saksi memang enggak perlu dikasih uang transpor. Pikir dong. Rp1 triliun sih kecil jumlahnya. Nah, kalau mas Joko Widodo-Ma’ruf Amin mungkin jauh lebih besar keperluan untuk pemilu dan pilpres," jelas Arief.
Menurut dia, isu mahar Rp1 triliun yang dilempar lawan karena takut kalah. Ia meminta agar perhelatan Pilpres 2019 kali ini dijalani dengan cara-cara yang bukan melempar isu negatif.
"Mari kita bertarung dengan bersih dan sopan serta tolong koreksi diri apakah Pemerintah Joko Widodo sudah berhasil atau belum dalam mengurangi utang negara dan angka pengangguran," kata Arief.
Baca: PDIP Sebut Mahar Politik Lebih Parah Ketimbang Gagalnya Mahfud
Sebelumnya, Hasto meminta agar batalnya Mahfud MD menjadi cawapres Jokowi tak perlu menjadi polemik panjang. Namun, yang perlu disoroti dalam pilpres kali ini adalah perihal mahar politik.
Menurutnya, dinamika penentuan figur pendamping Jokowi dalam koalisi hanya proses politik biasa.
"Buat kita yang lebih parah kan terkait dengan adanya mahar dalam wakil presiden," kata Hasto di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018.
