- Tim Kampanye Nasional Prabowo-Sandi
VIVA - Bakal calon Presiden, Prabowo Subianto, menyambangi kediaman Presiden RI ke-4, almarhum Abdurrahman Wahid di Jalan A Munawwaroh Nomor 8, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Kamis siang, 13 September 2018.
Kedatangan Prabowo diterima oleh anak kedua Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh, alias Yenny Wahid dan Istri Gus Dur Sinta Nuriyah Wahid.
Yenny Wahid menjelaskan, meski sejauh ini dua kandidat bakal capres telah bertemu dengan keluarga besar Gus Dur, namun ia mengaku belum mampu menentukan dukungan. Yenny selaku kader Nahdlatul Ulama (NU) akan mengikuti mekanisme untuk menentukan dukungan.
Yenny mengatakan, baru akan menentukan dukungan apabila kedua kandidat telah mempresentasikan visi-misinya untuk Indonesia, yakni setelah tanggal 23 September 2018.
"Jadi, kalau NU sudah pasti ada mekanisme sebelum buat keputusan. Dan, nanti tanggal 23, kita mendengar dulu visi misi para calon seperti apa. Karena yang dikemukakan pada publik itu janji yang harus ditunaikan, dan saya kan tidak sendirian, barisan kader Gus Dur ini banyak. Kami akan buat silaturahmi nasional, mendengar aspirasi dari mereka semua," kata Yenny Wahid, di kediamannya, Kamis 13 September 2018.
Menurut Yenny, beberapa orang yang merupakan kader Gus Dur ada yang mendukung Jokowi-Ma'ruf, namun tak sedikit juga yang mendukung Prabowo-Sandi. Maka dari itu, dia akan mendengarkan pendapat para kader sebelum menentukan dukungan.
"Sebagian memang ada pendukung Pak Prabowo dan sebagian Pak Jokowi. Nah, nanti kami adu pendapat dan keputusannya akan keluar setelah itu. Jadi, silatnasnya setelah 23 September. Karena, kami lakukan silaturahmi dengan semua calon untuk mendengarkan komitmen mereka terhadap bangsa karena itu hal penting yang perlu kami dengar," ujarnya.
Untuk Prabowo, Yenny mengatakan, telah mendengar komitmen darinya untuk menghadirkan demokrasi sejuk. "Pak Prabowo sangat meyakinkan kami, komitmen beliau sama untuk menjaga demokrasi berjalan sehat dan kedua bahwa Islam menjadi inspirasi kehidupan, tapi tidak mesti dijalankan sebagai sebuah hukum di negara kita. Ini menjadi hal penting," ujarnya. (asp)
