Timses Sebut BUMN di Era Jokowi Tak Harus Cari Untung

Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima saat menjadi pembicara
Sumber :
  • VIVA/Fajar GM

VIVA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengklaim Joko Widodo telah membuat kapasitas kelistrikan Indonesia meningkat signifikan selama ia menjabat sebagai Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 2014.

Survei PWS: Kepuasan Rakyat Terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Turun

Menurut Direktur Program TKN Aria Bima, berkat proyek listrik 35 ribu megawatt yang diinisiasi pelaksanaannya di masa Jokowi-JK, defisit listrik yang terjadi di 11 wilayah secara perlahan-lahan mulai terkurangi.

"Kalau dulu itu defisit. Mau bangun apa? Sudah konektivitasnya juga kurang. Sekarang ditambahi pembangunan infrastruktur listrik, listrik kita jadi deposit," ujar Aria dalam diskusi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0

Aria menyampaikan, karena kondisi itu, masyarakat kini secara lebih merata bisa menikmati masuknya listrik ke wilayah mereka. Selain itu, ekonomi juga ikut terdorong karena aliran listrik membuat industri bisa berkembang di suatu daerah.

"Kalau dulu banyak defisit, bagaimana orang mau investasi?" ujar Aria.

Survei SMRC: Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Turun Jadi 68,5 Persen

Lebih lanjut, menurut Aria, di bawah kepemimpinan Jokowi, BUMN-BUMN juga didorong untuk lebih memastikan bahwa pelaksanaan usaha mereka memberi manfaat yang nyata dirasakan masyarakat, termasuk dalam hal kelistrikan. BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta untuk tidak lagi mencari keuntungan semata dari usaha mereka.

"PLN juga kalang kabut sebenarnya karena deposit ini kan mengeluarkan biaya (perawatan infrastruktur). Tapi enggak apa-apa. PLN enggak usah untung, Pertamina enggak harus untung. Karena sekarang BUMN lebih didorong supaya bagaimana dia menjadi agen pembangunan, tidak korporasi saja," ujar Aria.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Mickael B Hoelman menilai pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan selama empat tahun mereka menjabat.

"Saya kira siapa pun pemerintahan ke depan, mereka mengelola negara dengan warisan ini akan menjadi lebih mudah," ujar Mickael di kesempatan yang sama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2018 menunjukkan bahwa angka kemiskinan adalah 9,82 persen atau 25,95 juta orang. Angka itu terendah sejak Indonesia merdeka.

Selain itu, Mickael menyampaikan, Jokowi juga berhasil menurunkan rasio gini atau derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk ke angka 0,389 pada 2018.

Mickael berpandangan bahwa pemerintah selanjutnya, terlepas apakah itu kembali dipimpin Jokowi atau calon presiden lain, Prabowo Subianto, diwarisi permasalahan ekonomi yang lebih mudah dihadapi ketimbang saat transisi pemerintahan pada 2014.

"Siapapun yang akan jadi presiden, pemerintahannya mewarisi suatu ruang yang lebih leluasa (dalam ekonomi)," ujar Mickael. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya