- Donny/PKS Foto/PKS.id
VIVA - Juru Bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin, menanggapi pernyataan Jokowi untuk mengakhiri politik kebohongan saat pilpres. Ia menilai, yang melakukan hal itu hanya penguasa.
"Di mana-mana, yang mampu melakukan politik kebohongan secara sistematis ya penguasa, untuk menutupi kegagalan janji-janji kampanye mereka," kata Suhud saat dihubungi, Senin 22 Oktober 2018.
Menurutnya, pidato Jokowi merupakan otokritik dan sindiran kepada pemerintahannya sendiri. Karena banyak janji-janji kampanyenya yang belum mampu ditepati.
"Janji pertumbuhan ekonomi meroket, janji tidak naikkan BBM, janji pembukaan lapangan kerja, janji mobil nasional, janji membangun kemandirian dan tidak impor, dan puluhan janji lainnya," kata Suhud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kontestan politik yang akan bertarung pada Pemilihan Umum 2019, baik pemilihan presiden atau pilpres maupun pemilihan legislatif atau pileg, untuk mengakhiri politik kebohongan.
Menurut dia, hal itu disebabkan kontestasi Pemilu 2019 bukanlah perang demokrasi, melainkan pesta demokrasi. Karenanya, harus diisi dengan berbagai gagasan yang mampu mendukung pembangunan bangsa, bukan sebaliknya.
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
