- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA – Wacana dana kelurahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal 2019 dicurigai sarat muatan politis. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono mensinyalir dana tersebut sengaja digelontorkan untuk mendulang massa pada Pilpres 2019.
"Dana kelurahan kalau digelontorkan pada hari menjelang pemilu, tentunya sangat mencurigakan sekali," kata Ferry saat ditemui di sela pembekalan calon anggota legislatif Partai Gerindra Jawa Tengah di gedung UTC Kota Semarang, Selasa, 23 Oktober 2018.
Ferry pun mensinyalir bahwa penggunaan dana kelurahan merupakan bentuk intervensi capres petahana yang kini masih punya kewenangan menggelontorkan anggaran. Tujuannya, kata dia, disinyalir untuk menekan para kepala desa dan lurah saat pilpres berlangsung.
"Walaupun saya senang lurah maupun kades dapat dana. Tapi saya lihat mereka pasti akan ditempatkan pada posisi yang susah," tuturnya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu pun khawatir pencairan dana kelurahan yang bertepatan dengan pilpres membuat banyak pihak menerka-nerka. Apalagi, waktu alokasi dananya terkesan diundur oleh pemerintah.
"Tapi kok waktunya (pencairan dana kelurahan) seperti ini. Kebutuhannya kan dari kemarin berarti kan sengaja diundur-undur," tuturnya.
Sebelumnya, dana kelurahan dicetuskan oleh Presiden Jokowi saat menyambangi acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) di Garuda Wisnu Kencana Bali beberapa waktu lalu.
Pemerintah pun bahkan bakal merevisi Peratuan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan agar rencana itu bisa diimplementasikan.
