Jokowi Tak Bosan Jelaskan Dia Bukan PKI

Presiden Jokowi menunjuk ke layar foto mirip dirinya saat Aidit berpidato.
Sumber :
  • VIVA/ Ardian.

VIVA - Presiden Joko Widodo tidak bosan memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa dia bukan anggota Partai Komunis Indonesia. Dia menyampaikan itu karena isu yang beredar di masyarakat bahwa dirinya adalah anggota PKI.

Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain

"Bahkan akhir-akhir ini spanduk-spanduk seperti itu. Saya sudah empat tahun ini sabar, sabar, sabar, saya diam, saya enggak menjawab bukan apa-apa, diam dulu. Saya sekarang jawab," kata Jokowi dalam acara pembukaan Jambore Bela Negara Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Desember 2018.

Jokowi menuturkan bahwa PKI itu dibubarkan oleh pemerintah Indoensia tahun 1965-1966, sedangkan dia lahir pada tahun 1961.

PM Singapura akan Temui Jokowi Pekan Depan, Bahas Energi Hingga IKN

"Apakah ada PKI balita. Cara-cara politik tidak beretika seperti itu harus dihentikan. Itu merusak cara-cara kita dalam berdemokrasi, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bernegara," ujarnya.

Jokowi menuturkan di media sosial banyak sekali gambar Ketua PKI, DN Aidit, berpidato tahun 1955, dan di situ ada gambarnya.

Menlu Singapura Bertemu Jokowi di Istana Negara, Ini yang Dibahas

"Kok di dekatnya ada saya. Saya lihat lihat kok wajah saya di taruh di situ. Ini cara-cara tidak beretika dan tidak beradab, saya aja lahir belum. Kok sudah didekatkannya podium Aidit. Hal-hal tidak masuk akal seperti ini harus dijelaskan kepada masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga membatah isu bahwa pemerintah merupakan antek asing, dan ia pun mempertanyakan orang yang mengatakan hal seperti itu antek asing yang mana.

"Presiden Jokowi antek asing yang mana? Blok Mahakam sudah puluhan tahun dipegang Jepang dan Perancis, sekarang 100 persen kita serahkan ke Pertamina," tegasnya.

Kemudian, Pemerintah Indonesia sudah menguasai setengah saham PT Freeport Indonesia.

"Freeport di Papua tinggal menunggu waktu saja, kita sudah agreement. Saya perintahkan kepada menteri di bulan Desember mayoritas 50 persen. Kita lebih dari 40 tahun hanya dapat 9 persen diem saja. Enggak yang demo, begitu kita ambil 51 persen, nunjuk ke saya antek asing," tuturnya. (djo).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya