- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA - Debat pertama calon presiden dan wakil presiden pada Kamis, 17 Januari 2019, besok, bertemakan hukum, korupsi, terorisme dan hak asasi manusia.
Direktur Imparsial, Al Araf, berharap jika kasus per kasus bisa dibahas dalam debat tersebut.
"Buat saya, di ruang perdebatan itu diskusikan saja, semua hal mulai dari A, B, C. Orang namanya debat, enggak usah dibatasin. Enggak usah ngomong kasus, jangan, ngomong saja. Jadi KPU, panelis, juga enggak perlu membatas-batasi," kata Al Araf di Tebet, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.
Menurut dia, hal itu agar kedua pasangan calon bisa saling mengklarifikasi kasus yang menyita perhatian publik. Jokowi bisa menanyakan soal isu penculikan ke Prabowo dan Prabowo bisa mengklarifikasi jika tak terlibat. Begitu juga sebaliknya.
"Sebaliknya, Pak Prabowo kan juga bisa nanya ke Pak Jokowi: sepanjang bapak menjadi presiden, apa yang bapak selesaikan dalam proses pelanggaran HAM. Sama. Ya balik dong bertanya," ujarnya.
Dia menilai, keterbukaan itu bisa menunjukkan kualitas debat yang sehat. Sehingga katanya masyarakat bisa melihat calon pemimpinnya dalam wujud yang sesungguhnya. "Sehingga kita ingin melihat presiden yang benar-benar terlihat oleh publik. Enggak bertopenglah," kata dia.
Menurut Al Araf, jika perdebatan hanya berjalan di ranah normatif, maka acara debat itu menjadi percuma. Perdebatan kasus per kasus menurutnya bisa membuat kedua paslon saling melontarkan ide dan solusinya.
"Kalau kita berdebat di ranah normatif, 'Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu menghormati HAM', enggak perlu debat, baca saja undang-undang, baca saja konstitusi. Justru debat itu harus bisa saling menghadirkan ide dan gagasan baru. Kasus pelanggaran HAM ada banyak, pertanyaannya gimana solusinya masing-masing kandidat." (mus)
