- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Serikat Independen Rakyat Indonesia (SIRI) melaporkan calon Presiden Joko Widodo ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kamis, 7 Februari 2019.
Organisasi itu melaporkan calon presiden nomor urut 01 terkait pernyataannya tentang "propaganda Rusia". Mereka menganggap Jokowi telah menyampaikan kebohongan alias hoaks.
"Kami diterima, tapi laporannya masih dikonsultasi," kata Ketua SIRI, Hasan Basri, di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Februari 2019.
Meski laporannya belum diterima, Hasan menyampaikan, pihak tetap membawa salinan barang bukti berupa ucapan Jokowi terkait 'propaganda Rusia.'
Ia masih berharap laporannya akan tetap ditindaklanjuti oleh kepolisian.
"Pernyataan Presiden Jokowi itu telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan kami menduga hal ini adalah hoaks. Artinya, Presiden telah menyebarkan berita bohong. Kami akan laporkan hal ini dan minta ini dihentikan," ucap Hasan.
Hasan sendiri akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menyiapkan laporan yang lebih lengkap. Menurutnya, gara-gara ucapan Jokowi dikhawatirkan menimbulkan keresahan di masyarakat karena belum tentu kebenarannya.
"Kami berencana untuk melapor lagi di hari berikutnya," kata dia.
Jokowi kembali bikin heboh dengan melontarkan istilah 'propaganda Rusia' yang disiapkan tim sukses.
Hal ini disampaikan Jokowi saat di Surabaya dalam acara deklarasi Forum Alumni Jawa Timur, Sabtu lalu, 2 Februari 2019.
"Problemnya adalah, ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda, yang namanya propaganda Rusia. Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan fitnah, yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dosa, yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan hoaks. Ini yang harus segera diluruskan oleh bapak-ibu sekalian sebagai intelektual-intelektual," ujar Jokowi.
Jokowi ternyata dapat dukungan dari almamater Sandiaga Uno di Pangudi Luhur. Tak percaya? Cek dalam video di bawah ini:
UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Jakarta Masih Ibu Kota Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024
