- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengungkap data ngawur dari Jokowi saat debat capres kedua. Misalnya soal klaim konflik agraria, selama empat tahun pemerintahan sekarang, Fadli justru mencatat konflik agraria melonjak drastis.
"Misalnya saja soal klaim konflik agraria. Selama empat tahun pemerintahan sekarang, saya justru mencatat jumlah konflik agraria melonjak drastis, bahkan jauh lebih tinggi dari konflik agraria yang terjadi selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 19 Februari 2019.
Fadli menuturkan bila merujuk data yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY jumlah konflik agraria tercatat "hanya" 1.391 kasus di seluruh wilayah Indonesia. Sementara, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria.
"Pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga penyebab konflik agraria, sesudah sektor perkebunan dan pertambangan. Jadi, ngibul saja kalau diklaim tak ada konflik agraria dalam 4,5 tahun terakhir," kata Fadli.
Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur 191 ribu kilometer jalan-jalan di desa hakikatnya untuk kepentingan rakyat di bawah.
"Ini yang sering tidak dilihat orang," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dalam Debat Capres II di Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019.
Sedangkan untuk ganti rugi, Jokowi mengaku bahwa selama 4,5 tahun hampir tidak ada. Sebab, tidak ada konflik pembebasan lahan, karena itu tidak ada ganti rugi. Yang ada ganti untung. Lalu, bagaimana faktanya?
Penelilti Auriga, Iqbal Damanik, mengatakan tidak benar bahwa pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan konflik.
Berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria 2017 maupun 2018, konflik akibat infrastruktur justru menempati posisi ketiga ketimbang pembangunan di bidang SDA lainnya.
Dari catatan tersebut, sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. (ase)
