Logo BBC

Gaji PNS, Polri, TNI Naik: Manuver Jokowi untuk Pilpres 2019?

Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) usai membuka Rakernas Korpri 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) usai membuka Rakernas Korpri 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Sumber :
  • bbc

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2018, menyebutkan jumlah PNS di Indonesia mencapai sekitar 4,3 juta jiwa. PNS memiliki hak suara di Pemilu, tidak seperti anggota Polri atau TNI.

Meski menuding kubu Joko Widodo menaikkan gaji untuk meraup suara PNS, Sodik menyebut upaya itu tidak akan efektif karena menurutnya PNS adalah golongan orang-orang yang kritis dalam menentukan pilihan.

Netralitas ASN

Trubus Rahadiansyah mengatakan kenaikan gaji ASN harusnya tidak dirapel dalam waktu yang berdekatan dengan pemilu untuk menjaga netralitas para ASN.

"Netralitas ASN itu penting karena kalau mereka tidak netral, pilpres akan ternoda. Kalau ASN berpolitik, bisa menimbulkan cacat demokrasi karena mereka ada di posisi birokrasi," kata Trubus.

Ia menambahkan kebijakan itu membuat masyarakat bertanya-tanya tentang netralitas ASN dalam pilpres ini.

Trubus menggarisbawahi kenaikan gaji PNS harusnya mempertimbangkan masing-masing kinerja PNS. Pemerintah, ujarnya, juga harus fokus pada reformasi birokrasi sebelum memutuskan kenaikan take home pay para PNS. Jika hal-hal itu dipertimbangkan, kenaikan gaji seharusnya bisa lebih tinggi dari lima persen, kata Trubus.