VIVA – Perhelatan pileg dan pilpres serentak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Dugaan kecurangan masif yang dilakukan oknum membuat lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi sasaran kritikan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan era Demokrasi ini, rakyat lebih pintar dari negara. Sebab, rakyat yang memiliki hak pemilih mempunyai akses teknologi dan juga bisa belajar secara masif.
"Mereka melakukan belajar sendiri secara masif. Ada alumni ITB, universitas yang bikin web, jago IT dan banyak lainnya," kata Fahri dalam acara Catatan Demokrasi Kita 'Gonjang Ganjing Pemilu' di tvOne, Selasa malam, 23 April 2019.
Dia meminta, sebaiknya sebagai penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu memiliki sistem yang bisa menjawab kerisauan rakyat. Laporan dugaan kecurangan yang ramai di media sosial harus direspons cepat.
"Sebaiknya KPU atau Bawaslu itu menjawab sendiri, harus ada sistemnya yang jago nangkis. Dia berdiri di depan, datang tvOne meliput dijelaskan, itu lagi menjawab di Twitter, di mana kecurangannya, baik kita akan koordinasi dengan Bawaslu. Tapi, ini jadi lubang-lubang," ujar Fahri.
Fahri menyinggung realitasnya KPU dan Bawaslu kewalahan menghadapi banjirnya kapasitas publik yang ikut mengawasi pemilu. Ia heran dengan cara KPU yang terkesan lamban dalam menjawab laporan dari rakyat.
"Ini kelihatan lumpuh, publik enggak bisa dijelaskan itu keliru. Wah itu di TPS situ banyak orang. Di lapangan itu saksi dibayar terus disuruh pulang, sehingga hanya satu pihak saja," sebut Fahri.
Kemudian, ia mengingatkan agar lembaga penyelenggara pemilu jangan tak mau dikritik. Rakyat harus dirangkul saat menyampaikan informasi dugaan kecurangan, karena hal ini sebagai lubang-lubang pesta demokrasi yang harus dievaluasi.
"Kita ini jangan naif. Raksasa rakyat Republik Indonesia ini kita memang punya kapasitas yang lebih hebat, maka itu kita sebagai lembaga penyelenggara harus lebih jago dari rakyat kita. Jangan kemudian kita kelihatannya bahlul di depan mereka, sekali kagi lubang-lubang ini akuin saja," tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan tak menampik kurang agresif menjawab kerisauan rakyat yang menyampaikan protes dugaan kecurangan di media sosial. Ia mencontohkan, seperti viral ramai adanya perbedaan perhitungan suara di sistem perhitungan KPU dengan program excel.
"Oleh karena itu, memang KPU-Bawaslu perlu agresif untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kenapa, karena ini penting, KPU berkewajiban menyampaikan ke masyarakat (itu) dari informasi yang tak benar," tutur Wahyu di acara yang sama.
