- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pakar hukum tata negara dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi atau Puskapsi, Bayu Dwi Anggono, meminta elite politik menciptakan suasana sejuk selama proses sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Dia meminta, para elite menghindari narasi yang mengarah pada penolakan hasil sidang.
"Para elite politik hindari untuk kemudian memprovokasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk memengaruhi MK. Apalagi, mengajak masyarakat untuk menolak hasil putusan MK," ujar Bayu di Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
Selain itu, ia juga meminta elit politik tak hanya sekadar menyampaikan ke publik untuk meminta masyarakat tak datang ke MK untuk melakukan aksi. Namun, juga harus dibuktikan secara fakta.
Lebih lanjut, kata Bayu, elite politik seharusnya mengimbau para pendukung untuk tak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan memberi pemahaman bahwa sidang sengketa PHPU di MK adalah akhir hasil Pilpres 2019.
"Seluruh warga negara, terutama paslon 01 dan 02, mau menerima dan mengajak masyarakat, 'mari kita terima putusan MK'. Ini ciri negara demokrasi berdasarkan hukum itu," kata Bayu.
Terakhir, Bayu menegaskan, aparat penegak hukum harus bertindak tegas, jika ternyata terjadi kelompok massa yang menolak hasil MK dan membuat kekacauan.
"Kalau itu (rusuh) dilakukan, negara harus hadir. Aparat penegak hukum harus mengamankan kepentingan umum. Maka, kalau masih ada yang memaksakan menolak hasil MK, lakukan tindakan penegakan hukum secara tegas. Tapi saya masih optimis, masyarakat saat ini mempercayai MK dan ingin memberikan kesempatan MK bekerja," kata Bayu. (asp)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
