VIVA – Anggota Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR Gandung Pardiman menyayangkan, masih ditemukannya perusahaan tambang di Kabupaten Morowali dimana perbandingan produksi tambang dan limbah, lebih banyak limbahnya. Untuk itu, ia menekankan penanganan limbah ini diselesaikan secara serius agar dampaknya tidak meluas ke masyarakat.
"Tadi kita tergelitik dari apa yang disampaikan Dinas Lingkungan Kabupaten Morowali soal limbah, apalagi proper perusahaannya merah. Saya minta persoalan ini harus diseriusi, karena menyangkut kepentingan masyarakat," tegas Gandung saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (1/7/2019).
Perusahaan tambang, menurut Gandung harus betul-betul dipastikan agar tidak merusak lingkungan serta tidak cacat sosial, dalam artian tidak ada penolakan dari masyarakat dan semua prosedur harus dilalui dengan baik. "Jadi proper itu sangat penting, jangan sampai perusahaan sering mendapatkan teguran baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah terkait limbah ini, karena soal lingkungan menyangkut rakyat," terang legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y).
Pada kesempatan yang sama, Bupati Morowali Taslim menjelaskan persoalan pengelolaan limbah belum dilaksanakan secara maksimal. Ia berharap melalui kunjungan Anggota DPR RI ini, kedepannya ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat khususnya pengelolaan sampah dan akses transportasi yang rusak akibat terjangan Banjir Bandang baru-baru ini.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
