Jokowi Tak Bahas Penegakan Hukum Saat Pidato, PPP Membela

Presiden Jokowi dan Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Sentul 14 Juli 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menanggapi soal tak ada isu penegakan hukum dalam pidato Jokowi dalam mengenalkan visi Indonesia di Sentul, 14 Juli 2019. Ia meyakini persoalan penegakan hukum tentu tak akan terabaikan.

Netralitas Jokowi saat Pemilu Disorot di Sidang PBB, Airlangga Bilang Begini

"Nanti dalam pemerintahannya hal-hal yang masih merupakan PR dalam penegakan hukum, penyelesaian kasus HAM berat itu saya kira tak akan terabaikanlah. Siapapun nanti yang menjadi pejabat yang tugasnya mengurusi itu, akan harus menanganinya," kata Arsul di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin 15 Juli 2019.

Ia menambahkan pidato Jokowi juga tak dijadwalkan untuk panjang lebar. Tapi hanya kisaran 30-40 menit saja.

Istana: Isu Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar itu Urusan Internal

"Tentu tidak mungkin semua hal di-address ya, disampaikan. Beliau tentu memilih hal-hal yang tentu ini akan menjadi menarik," kata Arsul.

Ia menyebutkan misalnya soal pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian paling besar yang ingin disampaikan. Mulanya pada pemerintahan pertama fokus pembangunan infrastruktur.

Marhan Harahap Dihadang Hingga Meninggal, Jokowi Minta Aparat Keamanan Bertindak Humanis

"Ini yang beliau sampaikan tadi [Minggu] malam," kata Arsul. (ren)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan).

Airlangga Sebut Belum Ada Pembicaraan soal Jokowi Bakal Pimpin Koalisi Besar

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembicaraan mengenai pembentukan koalisi besar partai politik yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024