- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengaku ujian seleksi kompetensi calon pimpinan KPK susah. Meski begitu, dalam makalahnya, ia ingin agar ada penguatan KPK.
"Ujiannya susah. Saya nulis tentang kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) yang lebih tulus. Kalau enggak bareng APH kan KPK nggak bisa sendiri kan. Makanya dia harus kerjasama," kata Pahala di Pusdiklat Setneg, Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.
Ia menjelaskan dalam UU KPK, disebutkan KPK dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ke depan kata dia, kerja sama yang dilakukan harus benar.
"Misalnya OTT bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan Kepolisian yang kasus turunannya. Kayak DPRD Malang, DPRD Sumut, kan enggak harus sama KPK semua kan?" kata Pahala.
Ia pun menulis agar OTT lebih gencar, tapi kasusnya segera dilimpahkan ke APH lain. Lalu perlu juga KPK membidik kasus-kasus yang lebih besar seperti keuangan perbankan, asuransi perbankan dan migas.
"Berikutnya saya nulis apa lagi ya. Penguatan organisasi KPK biar kata kecil susah itu organisasi kan. Ada kejaksaan, polisi, BPKP, kementerian keuangan, swasta kayak gw. Ngumpul jadi satu ini kulturnya sudah jadi satu nih. Macam-macam," kata Pahala.
Ia menambahkan harus ada pelimpahan kasus karena selama ini kepolisian dan kejaksaan tak mampu menangani kasus ini. Sebabnya karena tak mendapatkan izin sadap.
"Kan saya bilang kepentingan nasional (masalah kepercayaan). Jangan kepentingan lembaga dong, kalau lembaga susah. Ya kita bikin, sama-sama ayo, enggak bisa KPK sendiri. Apalagi kompetisi, celaka kalau kompetisi. Harus bareng. Ini dua sudah ada kan ya, maksudnya jadi tiga garda yang jalan," kat Pahala.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
