- VIVA/Lilis Kholisotussurur
VIVA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengajak partai koalisi Indonesia Kerja bermusyawarah untuk mengisi kursi pimpinan DPR dan MPR. Termasuk, mengajak Partai Gerindra bergabung memperkuat koalisi Indonesia Kerja di tingkat legislatif.
Prosesnya, parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin bermufakat dulu, apakah akan mengajak partai koalisi Prabowo-Sandi bergabung atau tidak. Jika sepakat mengajak bergabung di tingkatan legislatif, kedua parpol koalisi bertemu untuk membahasnya.
"Tentu, nanti di lima fraksi dari partai koalisi indonesia kerja, kan hanya lima, bertemu internal dulu. Setelah itu, tidak menutup kemungkinan bertemu dengan fraksi-fraksi yang partainya tadinya mengusung 02," kata Arsul, saat ditemui disela-sela Mukernas ke-4 nya, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Jumat 19 Juli 2019.
Menurut Arsul, musyawarah bersama dalam penentuan pimpinan MPR, merupakan tujuan utama dari revisi Undang-undang MD3. Penguatan pada tingkat legislatif akan dimulai melalui pertemuan para sekjen partai koalisi Indonesia Kerja, yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kemudian, dilanjutkan pertemuan antarketua umum koalisi, untuk menentukan posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR hingga MPR.
Pertemuan ketum partai dengan Joko Widodo, menurut Arsul, menyesuaikan dengan agenda presiden. Namun, pihaknya meyakini pertemuan tersebut akan berlangsung di Juli ini.
"Antara lain, terkait distribusi AKD, kalau pimpinan DPR kan sudah jelas menurut UU MD3, lima fraksi yang partainya paling banyak kursinya itu dapat jatah, enggak peduli koalisinya ada di mana. Kalau MPR sistem paket. Kalau pimpinan komisi-komisi, badan-badan, dan AKD lainnya mengusung sistem paket juga," ucapnya.
Pihaknya menganggap wajar, jika Parta Gerindra mengincar kursi pimpinan MPR, karena raihan kursi legislatifnya urutan ketiga setelah PDIP dan Partai Golkar pada Pileg 2019 lalu.
Jika Gerindra benar-benar mengincar kursi pimpinan MPR, harus membuka komunikasi dan musyawarah dengan koalisi Indonesia Kerja.
"Ya wajar saja, memang wajar Gerindra menyampaikan aspirasi seperti itu, karena kursinya besar. Tapi kan ada PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan lain-lain, semoga semuanya bisa bermusyawarah," ujarnya.
Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2018, tentang perubahan kedua UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pemilik kursi ketua DPR adalah parpol peraih suara terbanyak. Dalam hal ini, PDIP. Empat wakil ketua DPR akan diisi dari reperesentasi empat parpol di bawah PDIP.
Dengan konfigurasi tersebut, maka untuk periode mendatang pimpinan DPR akan didominasi parpol pendukung paslon 01. Sementara itu, paslon 02 hanya memiliki Partai Gerindra untuk direpresentasikan sebagai pimpinan DPR.
Meski dalam rekapitulasi KPU perolehan suara Pemilu Legislatif DPR 2019, Partai Golkar berada di urutan ketiga setelah PDIP dan Partai Gerindra. Namun, dari sisi perolehan kursi, Partai Golkar nomor dua. Perhitungannya menggunakan metode Sainte Lague.
Berikut, peroleh kursi DPR setelah dikonversi melalui metode Sainte Lague:
1. PDIP 128 kursi
2. Partai Golkar 85 kursi
3. Partai Gerindra 78 kursi
4. Partai NasDem 59 kursi
5. PKB 58 kursi
6. Partai Demokrat 54 kursi
7. PKS 50 kursi
8. PAN 44 kursi
9. PPP 19 kursi. (asp)
Tegas Prabowo Subianto: Kalau Tidak Mau Diajak Kerja Sama, Jangan Ganggu
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak ingin bekerja sama untuk tidak mengganggu pemerintahannya nanti. Prabowo mengaku ingin bekerja
