Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda

`Bersifat kolonial`

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Maidina Rahmawati, mengatakan RKUHP tersebut malah bersifat lebih `kolonial`.

Ia mencontohkan peraturan RKUHP yang memberi kewenangan kepada kepala desa untuk melaporkan pasangan yang dituding melakukan kumpul kebo di wilayahnya.

Ia mengatakan peraturan itu akan memicu `overkriminalisasi`, terutama pada pasangan miskin atau masyarakat adat yang tidak memiliki dokumen perkawinan yang resmi.

Versi RKUHP terakhir tanggal 15 September 2019 masih memuat ketentuan mengenai sanksi bagi orang yang menggugurkan kandungannya, tanpa pengecualian kondisi darurat medis dan korban perkosaan.

RKUHP hanya memuat pengecualian bagi para dokter yang melakukan penguguran kandungan, tapi tidak pada perempuan yang melakukan aborsi.

Tak hanya bagi perempuan, Maidina mengatakan RKUHP memuat pasal-pasal `ngawur` yang berpotensi menjerat kelompok adat, pasangan sesama jenis, hingga kelompok agama minoritas.