- Twitter.com/@PKSejahtera
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kembali posisinya sebagai partai yang berseberangan atau oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Juru Bicara PKS, Pipin Sopian mengatakan, harus ada partai yang menjadi oposisi di dalam suatu pemerintahan.
Sebab jika tidak tentu berbahaya bagi demokrasi, sekaligus menjadi evaluasi pada pemerintahan periode pertama Jokowi-Jusuf Kalla.
“Kami namakan ini sebagai defisit demokrasi. Makanya, ketika PKS menjadi partai oposisi, ini adalah salah satu ikhtiar supaya demokrasi berjalan baik," katanya, dikutip dari VIVAnews.
Pipin juga tidak ingin rakyat sampai dirugikan. Karena itu, ia menegaskan, oposisi sama dengan keinginan rakyat, sebab publik menginginkan ada yang mengawasi kinerja pemerintah.
“Masyarakat menghendaki adanya oposisi. Jadi jangan berdebat apakah oposisi ada atau tidak ada dalam konstitusi. Secara fakta memang dibutuhkan oposisi di berbagai negara,” tegas dia.
Pipin berharap kepada partai non-pengusung Jokowi-Amin, ikut menjadi penyeimbang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Termasuk Partai Gerindra yang sudah berkomunikasi dengan Jokowi.
Ia menyebut, keinginan menjadi oposisi itu sama seperti di Amerika Serikat. Partai yang kalah otomatis di luar pemerintah.
“Jadi kalau kedewasaan politik, ketika yang kalah maka di luar pemerintahan. Ini akan menyehatkan demokrasi,” tutur Pipin.
Eka Gumilar Berpotensi Besar Diusung PKS jadi Calon Bupati di Bandung Barat
Status Eka Gumilar saat ini sebagai Ketua Ormas Rekat Indonesia Raya. Eka tercatat sebagai ketua cluster Bidang Komunikasi dan kebijakan Publik Dewan Pakar DPP PKS.
