- Foe Peace - VIVA.co.id
VIVA – Mujahid 212 dengan keras menolak sikap Pemerintah Presiden Joko Widodo yang menerapkan kebijakan new normal pada saat wabah COVID-19 atau corona ini.
"Kami mujahid 212 menolak keras new normal. Kebijakan perlindungan terhadap nyawa, tapi model mirip kelinci percobaan. Nyawa manusia anak bangsa dianggap apa, selembar daun kering?" kata Ketua Mujahid 212, Damai Hari Lubis kepada Vivanews di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.
Lubis mengatakan, kebijakan pemerintah menerapkan new normal di tengah pandemi COVID-19 sama sekali tidak menghargai nyawa masyarakat Indonesia.
"Model yang ingin dicanangkan Presiden Jokowi dengan new normal maka hampir sama dengan Pemerintahan Jokowi tidak menghargai nyawa manusia bangsanya sendiri," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semestinya segera memanggil Jokowi sesuai kewenangan lembaga.
"Bila nyata new normal oleh DPR RI melawan dan bertentangan dengan konsitusi dasar UUD 45 dan konsitusi-konstitusi lainnya maka "halal" mengimpeachnya," ujarnya.
Kendati begitu, Lubis ia meminta kepada masyarakat agar tidak pergi ke tempat pusat perbelanjaan atau mall.
"Tidak simpan uang di bank aseng dan asing. Cukup di bank pemerintah milik negara," katanya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
