- VIVA/Dhana Kencana
VIVA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap Presiden Jokowi yang menolak ide pemilihan presiden dilakukan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hal ini disampaikan Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan pers, Kamis, 15 Agustus 2019.
Menurut Tsamara, jika ide itu diwujudkan, maka akan terjadi oligarki politik dalam wujud yang vulgar.
"Kalau ide itu diwujudkan, Indonesia akan melangkah mundur jauh ke belakang. Karena itu, kami sependapat dengan Pak Jokowi untuk menolak ide tersebut," ujar Tsamara.
Selain itu, menurut Tsamara, tidak ada lagi transparansi. Yang ada hanya elite-elite politik berunding untuk memilih seseorang menjadi presiden. "Bisa dipastikan money politics akan terjadi," kata Tsamara.
Wacana pemilihan presiden oleh MPR muncul dari sejumlah tokoh nasional dalam beberapa hari terakhir. Salah satu alasan mereka, pilpres secara langsung potensial memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
Kalau soal konflik horizontal, kata Tsamara, kuncinya ada di penegakan hukum. "Konflik terjadi kalau penegakan hukum tak dilaksanakan. Kita sudah punya aturan hukum yang cukup memadai untuk mencegah potensi tersebut. Tinggal dimaksimalkan penegakannya," kata Tsamara.
Tsamara mengakui, pemilihan presiden secara langsung memang masih mengandung masalah. Tapi, katanya, bukan kemudian menjadi alasan untuk kembali ke masa lalu. "Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin tertinggi mereka jangan ditiadakan," kata dia.
Jika pemilihan dilakukan di MPR, menurut Tsamara, Indonesia tidak akan punya sosok presiden orang biasa seperti Jokowi. "Yang akan muncul sebagai presiden adalah orang-orang berduit yang pintar memikat para elite partai politik," tuturnya.
