- ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
VIVA – Gusti Kanjeng Ratu Hemas menegaskan, ia tak khawatir terhadap manuver lembaga yang menaunginya saat ini, yaitu Dewan Perwakilan Daerah.
Penyebabnya, Anggota DPD terpilih periode mendatang ini merasa dijegal menjadi pimpinan. Bahkan, penjegalan dilakukan dengan perubahan aturan tata tertib yang syaratkan calon pimpinan DPD tak boleh cacat etik.
"Kalau soal etik (saya tidak masalah). Karena, ketika saya diberhentikan sebagai pimpinan DPD RI, Presiden tidak mengeluarkan Keppres," kata Hemas di Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2019.
Hemas yang juga istri dari Sri Sultan Hamengku Bawono X, menganggap indikasi ketidakberesan itu terlihat saat Badan Kehormatan DPD mengeluarkan syarat tersebut.
Lanjutnya, gelagat untuk menyingkirkannya, juga terlihat saat undangan terhadap dirinya ditarik tiba-tiba untuk hadir sidang tahunan DPD-DPR yang dihadiri Presiden Jokowi.
Padahal, statusnya masih Anggota DPD aktif, dan belum terima pemberhentian sebagai senator.
"DPD RI ke depan, harus ada kepastian hukum tentang siapa yang sah sebagai pimpinan DPD RI, setelah 2017, saya ke MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi), mereka katakan tidak berwenang putuskan. Banyak tatib (tata tertib) yang diperbaiki, saya ingin kelola DPD dan aturan DPD diperbaiki," ujarnya.
Soal dukungannya sebagai pimpinan DPD, Hemas pun, masih menutup siapa para senator terpilih yang disebut telah mendorong. Menurut dia, dukungan itu tak elok disampaikan sebelum pelantikan DPD terpilih dilantik.
Yang pasti, kata dia, mayoritas DPD di berbagai daerah sudah condong atau positif memilih dirinya. "Iya, kan kebersamaan penting. Merata wilayah," ujarnya. (asp)
