Saling Sindir Kubu Bamsoet dan Airlangga
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Fungsionaris Partai Golkar Azis Samual mengatakan, Presiden Jokowi telah menegaskan tidak mau terlibat dalam konfik di Golkar dan bersikap netral.
“Bahkan Presiden berkali-kali menyampaikan agar pemilihan ketua umum di Munas Golkar berlangsung demokratis dan terbuka. Presiden menolak praktik-praktik aklamasi atau rekayasa,” ujar Azis melalui keterangan pers, Minggu 8 September 2019.
Diketahui, Airlangga mengklaim bahwa tindakannya menempatkan para preman dan menggembok gerbang kantor DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden. Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan pengarahan di DPP Partai Golkar.
“Statement Ketua Umum Airlangga itu jelas membahayakan nama baik presiden. Masa urusan gembok menggembok, premanisme dan judi seret-seret nama presiden. Cengeng dan tidak jantan itu namanya,” kata Azis.
Sebelumnya, Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro-Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni, yang berniat menyampaikan aspirasi, Sabtu 7 September 2019 mengaku tak diizinkan masuk ke Kantor DPP Partai Golkar.
Selain tak diperkenankan masuk, Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang tengah berada di Kantor DPP, kata Adi, bahkan enggan menemui massa AMPG Pro-Bamsoet.
"Kita datang ke rumah kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pengurus DPP. Namun, sama seperti sebelumnya, kita tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP,” ujarnya.
"Ketua Umum yang berada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggung jawab. Ketum parpolnya harusnya mampu bersikap ksatria," imbuhnya.
Adi turut mempertanyakan langkah Airlangga yang memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar. Adi mengatakan hal itu makin menunjukkan sikap otoriter Airlangga.
Kubu Airlangga
Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar, Irwan Kurniawan, menyatakan bahwa memimpin sebuah partai politik yang telah berusia lebih dari setengah abad bukanlah perkara gampang. Apalagi jika terjadi pada masa transisi di mana sebelumnya dihantam dengan badai tergerusnya kepercayaan publik akibat kasus korupsi yang menimpa beberapa pimpinan partai sebelumnya.
"Satu setengah tahun memimpin Partai Golkar, bukannya dilalui Airlangga Hartarto tanpa hambatan," kata Irwan.