- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Fungsionaris Partai Golkar Azis Samual mengatakan, Presiden Jokowi telah menegaskan tidak mau terlibat dalam konfik di Golkar dan bersikap netral.
“Bahkan Presiden berkali-kali menyampaikan agar pemilihan ketua umum di Munas Golkar berlangsung demokratis dan terbuka. Presiden menolak praktik-praktik aklamasi atau rekayasa,” ujar Azis melalui keterangan pers, Minggu 8 September 2019.
Diketahui, Airlangga mengklaim bahwa tindakannya menempatkan para preman dan menggembok gerbang kantor DPP Partai Golkar didukung oleh Presiden. Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan pengarahan di DPP Partai Golkar.
“Statement Ketua Umum Airlangga itu jelas membahayakan nama baik presiden. Masa urusan gembok menggembok, premanisme dan judi seret-seret nama presiden. Cengeng dan tidak jantan itu namanya,” kata Azis.
Sebelumnya, Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro-Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni, yang berniat menyampaikan aspirasi, Sabtu 7 September 2019 mengaku tak diizinkan masuk ke Kantor DPP Partai Golkar.
Selain tak diperkenankan masuk, Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang tengah berada di Kantor DPP, kata Adi, bahkan enggan menemui massa AMPG Pro-Bamsoet.
"Kita datang ke rumah kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pengurus DPP. Namun, sama seperti sebelumnya, kita tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP,” ujarnya.
"Ketua Umum yang berada di dalam gedung harusnya keluar menemui kami, bukan malah bersembunyi ketakutan dan lepas dari tanggung jawab. Ketum parpolnya harusnya mampu bersikap ksatria," imbuhnya.
Adi turut mempertanyakan langkah Airlangga yang memberhentikan sejumlah ketua Golkar di kabupaten/kota tanpa melalui mekanisme yang benar. Adi mengatakan hal itu makin menunjukkan sikap otoriter Airlangga.
Kubu Airlangga
Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar, Irwan Kurniawan, menyatakan bahwa memimpin sebuah partai politik yang telah berusia lebih dari setengah abad bukanlah perkara gampang. Apalagi jika terjadi pada masa transisi di mana sebelumnya dihantam dengan badai tergerusnya kepercayaan publik akibat kasus korupsi yang menimpa beberapa pimpinan partai sebelumnya.
"Satu setengah tahun memimpin Partai Golkar, bukannya dilalui Airlangga Hartarto tanpa hambatan," kata Irwan.
Irwan mengatakan dinamika yang terjadi di internal partai berlambang beringin itu menguras energi dan menguji talenta politik Airlangga Hartarto yang juga diberi amanah menjabat Menteri Perindustrian oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, waktu pada akhirnya membuktikan, politisi kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1962 silam itu, mampu meloloskan Partai Golkar dari lubang jarum.
Dia melihat Airlangga berhasil mengantar partai yang dipimpinnya meraih kursi terbesar kedua pada Pileg 2019 sebanyak 85 kursi dengan perolehan suara 17.229.789 atau 12,31 persen. Selain itu, kepiawaian Airlangga dalam berpolitik menuntunnya pada jalan kemenangan saat memutuskan menjadi partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
"Partai Golkar yang pasca reformasi selalu mengalami kegagalan dalam mencalonkan presiden RI, saat ini berhasil meletakkan catatan sejarah bahwa ternyata mampu mengantarkan Jokowi menjadi presiden RI periode 2019-2024," katanya.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung pun melayangkan apresiasinya terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto yang dinilainya sangat spektakuler, karena di tengah hantaman badai yang begitu dahsyat, Partai Golkar tetap mampu bertahan. Keberhasilan ini patut mendapat apresiasi yang tinggi dalam menjalankan roda organisasi Partai Golkar.
"Ajakan pribadi serta kesadaran ini seyogianya bisa tertular secara masif kepada kader dan simpatisan Partai Golkar," kata Irwan.
Irwan melanjutkan tidak ada alasan lagi bagi siapa pun untuk mempersoalkan prestasi Partai Golkar. Saat ini, para punggawa Partai Golkar yang tersebar di DPD provinsi, kabupaten/kota hingga desa wajib mengikuti keberhasilan ini, dan diharapkan bisa belajar dari keberhasilan nasional.
"Tidak dapat dipungkiri ada beberapa daerah yang gencar melancarkan kritik namun yang bersangkutan lupa melakukan introspeksi pada lingkungannya sendiri. Bahkan menjadi rahasia umum kalau kegagalan total itu terjadi," ujarnya.
Dia pun menyarankan kepada para pengurus daerah Partai Golkar tertentu tersebut sebaiknya tabayun agar tidak salah kaprah bahwa seakan berhasil padahal gagal total. Menurutnya, kegagalan konsolidasi Partai Golkar pada daerah-daerah tertentu itu bukti bahwa ternyata para petinggi Golkar di daerah tersebutlah yang harus dievaluasi.
Irwan menyampaikan sebagai kader yang dipercayakan atau mendapat amanah mengamankan kebijakan Partai Golkar di daerah harus mampu membuktikan keberhasilan kepemimpinannya, bukan malah selalu mencari kelemahan pada pengurus di tingkat nasional.
