Pimpinan Baru DPR Akan Ditetapkan 1 Oktober

Sidang paripurna penutupan masa sidang 2019, Senin 30 September.
Sumber :
  • VIVAnews/Lilis Khalisotussurur

VIVAnews - Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, memastikan usai pelantikan anggota MPR/DPR/DPD, pimpinan DPR akan ditetapkan. Selambat-lambatnya Selasa malam 1 Oktober 2019 atau Rabu pagi 2 Oktober 2019 dilakukan pelantikan pimpinan DPR yang baru.

Doli Kurnia soal Money Politic Dilegalkan: Itu Sindiran Saja, Masa Penyakit Dipelihara

"Besok rangkaian pelantikan DPR, DPD dan MPR dijadwal selesai jam 11.40 WIB. Setelah itu kami break makan siang, habis itu masuk lagi untuk pembahasan di fraksi masing-masing terhadap agenda yang sudah kami susun, persiapan ketua dan pimpinan DPR," kata Indra di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 30 September 2019.

Setelah pelantikan anggota, ia menjelaskan, agenda dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang terdiri atas semua fraksi. Anggota DPR tertua dan termuda akan menjadi pimpinan sidang yang memimpin Bamus.

Terlalu Mahal? Komisi X Desak Kemendikbudristek Perbaiki Tata Kelola UKT demi Keadilan Pendidikan

"Pimpinan termuda dan tertua akan pimpin rapat Bamus. Kami perkirakan sudah akan ketemu formatnya, DPR itu tidak sulit ya, semua sudah diatur jelas di dalam UU-nya. Sore itu kalau disepakati langsung penetapan pimpinan DPR," ujar Indra.

Ia menjelaskan, kalau masih dimungkinkan maka malam itu juga kesekjenan DPR akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk langsung diadakan pelantikan. Tapi kalau dirasa terlalu lelah, maka pelantikan pimpinan DPR dilaksanakan keesokan paginya.

Dede Yusuf Pilih Jadi Anggota DPR daripada Maju di Pilkada Serentak 2024

"Kita batasi kalau DPR itu malamnya. Jadi sebenarnya ininya (keputusan) di fraksi ya, domainnya, karena di UU-nya DPR sudah lebih jelas. Lima pemimpinnya itu ada di UU tertinggi. Jadi keputusan fraksi saya kira kalau teman-teman ngikuti, sebenarnya di fraksi-fraksi sekarang sudah ada lah, sudah ada jadwalnya, tinggal besok disampaikan," tutur Indra.

Radis Hadi, Pengamat Politik Archy Strategy

Isu Penambahan Kementerian: Asal Presiden Terpilih Bisa Mengelola, Tidak Tumpang Tindih

Kabar penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mencuat belakangan ini. Apalagi di DPR merevisi UU Kementerian Negara baru-baru ini

img_title
VIVA.co.id
17 Mei 2024