Tiga Hal Penting yang Tidak Diangkat di Pidato Pelantikan Jokowi
- bbc
Sebab ini, telah diatur di dalam Undang Undang No. 5/2014 tentang ASN.
"Tapi sekali lagi, kalau itu dilaksanakan periode pertama, harusnya sudah selesai sekarang," kata Lina, Minggu, (20/10).
Lebih lanjut Lina mengamati pada periode sebelumnya sejumlah kementerian sudah melakukan penyederhanaan pejabat eselon.
Tapi persoalannya, kata dia, ada juga kementerian yang menambah pos kedeputian.
"Jadi buat saya ini sama saja, deputinya harusnya dikurangi, tapi kok sekarang diperbanyak. Nggak boleh bikin lembaga kayak gitu," kata Lina yang enggan menyebut nama kementerian-kementeriannya.
PR pemerintahan Jokowi terkait birokrasi, kata Lina, antara lain masalah politik. Biasanya, untuk menempati posisi eselon, sangat tergantung kekerabatan, dan suka atau tidak suka.
"Bagaimana menjamin kompetensi, kalau bicara masalah politik. Berani kah Pak Jokowi keras terhadap hal ini?" pungkas Lina.
