- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Muhammad Rizieq Shihab kembali menjadi perhatian. Kali ini, pendiri FPI yang disapa Habib Rizieq itu mengaku dicekal Pemerintah RI, karena alasan politik, sehingga tidak bisa kembali ke Tanah Air.
Pengakuan Habib Rizieq dengan menunjukkan surat pencekalan ini disiarkan dalam Youtube Front Tv, beberapa hari lalu.
Sejumlah pihak ikut merespons, terutama dari barisan pemerintah. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah pengakuan Habib Rizieq. Ia mengaku tak mengetahui surat pencekalan tersebut.
Mahfud bilang, permasalahan Habib Rizieq bukan ada di Pemerintah RI. Namun, menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim, justru Pemerintah RI siap membantu jika memang ada persoalan.
"Berarti, masalahnya bukan di pemerintah Indonesia, masalahnya di Pemerintah Saudi. Silakan urus ke sana, kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita bantu," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 12 November 2019.
FPI pun memberikan respons pembelaan kepada Habib Rizieq. Juru Bicara FPI, Slamet Maarif mengatakan, kepulangan Habib Rizieq terhalang oleh hambatan politik yang bersumber dari Pemerintah RI.
Kata dia, pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan Habib Rizieq sebagai musuh yang keberadaannya tak diinginkan di Indonesia.
"Diduga skenarionya memang seperti itu. Beliau IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Shihab), seperti dikucilkan, diasingkan," kata Slamet kepada VIVAnews, Senin malam, 11 November 2019.
Dia pun heran dengan pernyataan Mahfud MD yang terkesan menyepelekan. Sebagai Menko Polhukam, seharusnya Mahfud bisa cermat menyampaikan pernyataan. Ia menyebut surat pencekalan tersebut sudah lama. "Sudah ada lama. Tetapi, beliau HRS ingin jaga hubungan baik antara RI dengan Kerajaan Saudi," jelas Slamet.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengkritik cara Pemerintah RI yang terkesan membiarkan persoalan Habib Rizieq berlarut-larut.
Kini, muncul pengakuan Habib Rizieq yang dicekal, namun dibantah Pemerintah RI. Perdebatan ini pun menjadi sengkarut yang tak terselesaikan dan disaksikan publik.
Menurutnya, perbedaan politik usai Pilpres 2019, harus direalisasikan dalam rekonsiliasi secara positif. Jika pemerintah Jokowi sebagai pemenang pilpres serius mau rekonsiliasi, maka juga harus menggandeng semua pihak, termasuk Habib Rizieq.
"Harus ada saling trust antara dua belah pihak. HRS itu kan anak bangsa Indonesia juga yang memiliki persamaan hak sama dengan warga negara lain," ujar Ujang kepada VIVAnews, Selasa, 12 November 2019.
2,5 tahun di Saudi
Rekonsiliasi politik usai Pilpres 2019, dinilai juga memerlukan keberanian Prabowo Subianto yang kini sudah menjadi bagian pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Prabowo diharapkan memainkan peranannya meskipun posisi saat ini sebagai Menteri Pertahanan.
Ia mengatakan, kunci rekonsiliasi ada di tangan Jokowi dan Prabowo yang bersaing di Pilpres 2019.
"Jangan terkesan hanya rekonsiliasi bagi-bagi jabatan, tetapi juga rekonsiliasi menyeluruh bagi sesama anak bangsa termasuk persoalan HRS," ujar Ujang.
Habib Rizieq memilih menetap di Mekah, Arab Saudi sejak April 2017. Langkah Habib Rizieq ke Saudi, diawali dengan ibadah umrah bersama keluarganya. Total, durasi Habib Rizieq sudah tinggal di Saudi sudah sekitar 2,5 tahun.
Kepergian Habib Rizieq ke Mekah saat itu, juga karena munculnya dugaan kasus pidana chatting berkonten mesum yang mencuat 'baladacintarizieq'. Dugaan kasus ini menyeret Habib Rizieq dengan salah satu muridnya, Firza Husein.
Meskipun pada Juni 2018, pihak Kepolisian menyetop kasus ini dengan alasan belum berhasil menemukan sosok yang mengunduh konten chat tersebut.
Berlarut-larutnya polemik Habib Rizieq ini juga dikritik Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, jika pemerintah memang serius ingin memulangkan Habib Rizieq, bisa dilakukan dengan cepat.
Menurut Fadli, ada pihak yang memang terkesan tak mau Habib Rizieq balik lagi ke Indonesia. Ia pun meminta, pemerintah bisa bijak dalam polemik ini. Apalagi, mengingat konstelasi Pilpres 2019 sudah selesai.
"Ya, kalau mau serius pulangkan Habib Rizieq. Bisa, cepat caranya. Kita punya hubungan baik dengan Saudi. Tak ada persoalan. Tetapi, kalau caranya begini ya susah," tutur Fadli kepada VIVAnews, Senin 11 November 2019.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun membantah pencekalan yang dilakukan pemerintah RI. Ia mengklaim, pemerintah tak pernah mengeluarkan surat pencekalan tersebut.
"Enggak, enggak ada. Pokoknya kami enggak ada mengeluarkan surat cekal itu," ujar Yasonna di komplek Istana Kepresidenan, Selasa 12 November 2019. (asp)
