Sengkarut Cekal Habib Rizieq

VIVA – Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Muhammad Rizieq Shihab kembali menjadi perhatian. Kali ini, pendiri FPI yang disapa Habib Rizieq itu mengaku dicekal Pemerintah RI, karena alasan politik, sehingga tidak bisa kembali ke Tanah Air.

Baca Juga

Pemerintah Hormati Kebebasan Berpendapat, tapi Harus Bertanggung Jawab

Pengakuan Habib Rizieq dengan menunjukkan surat pencekalan ini disiarkan dalam Youtube Front Tv, beberapa hari lalu.

Sejumlah pihak ikut merespons, terutama dari barisan pemerintah. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah pengakuan Habib Rizieq. Ia mengaku tak mengetahui surat pencekalan tersebut.

Baca Juga

Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace, Tegaskan Komitmen Tangani Krisis Iklim dan Jaga Daya Beli Masyarakat

Mahfud bilang, permasalahan Habib Rizieq bukan ada di Pemerintah RI. Namun, menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim, justru Pemerintah RI siap membantu jika memang ada persoalan.

"Berarti, masalahnya bukan di pemerintah Indonesia, masalahnya di Pemerintah Saudi. Silakan urus ke sana, kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita bantu," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Baca Juga

Pemerintah Bakal Bagi-bagi HP Gratis ke Rakyat, Siapa Saja yang Berpeluang Dapat?

FPI pun memberikan respons pembelaan kepada Habib Rizieq. Juru Bicara FPI, Slamet Maarif mengatakan, kepulangan Habib Rizieq terhalang oleh hambatan politik yang bersumber dari Pemerintah RI.

Kata dia, pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan Habib Rizieq sebagai musuh yang keberadaannya tak diinginkan di Indonesia.

"Diduga skenarionya memang seperti itu. Beliau IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Shihab), seperti dikucilkan, diasingkan," kata Slamet kepada VIVAnews, Senin malam, 11 November 2019.

Dia pun heran dengan pernyataan Mahfud MD yang terkesan menyepelekan. Sebagai Menko Polhukam, seharusnya Mahfud bisa cermat menyampaikan pernyataan. Ia menyebut surat pencekalan tersebut sudah lama. "Sudah ada lama. Tetapi, beliau HRS ingin jaga hubungan baik antara RI dengan Kerajaan Saudi," jelas Slamet.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengkritik cara Pemerintah RI yang terkesan membiarkan persoalan Habib Rizieq berlarut-larut.

Kini, muncul pengakuan Habib Rizieq yang dicekal, namun dibantah Pemerintah RI. Perdebatan ini pun menjadi sengkarut yang tak terselesaikan dan disaksikan publik.

Halaman Selanjutnya

Menurutnya, perbedaan politik usai Pilpres 2019, harus direalisasikan dalam rekonsiliasi secara positif. Jika pemerintah Jokowi sebagai pemenang pilpres serius mau rekonsiliasi, maka juga harus menggandeng semua pihak, termasuk Habib Rizieq.