Aziz Syamsudin: Munas Kalau Enggak Kompetisi Ya Musyawarah Mufakat
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Jelang Musyawarah Nasional atau Munas, elite Partai Golkar saling bersuara menyampaikan pandangannya. Ketua Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar, Aziz Syamsudin merespons adanya kabar saling sikut antara figur yang digadang-gadang bersaing di munas.
"Apanya yang disikut, Bambang di MPR, Airlangga di kementerian. Saya harus tahu apanya objeknya yang disikut?" kata Azis di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Namun, ia menganggap wajar, terkait kabar yang beredar jelang kompetisi pemilihan ketua umum partai berlambang Pohon Beringin tersebut akan ketat.
Meskipun, dia juga mengungkapkan, ada kemungkinan jika pemilihan Munas yang digelar awal Desember 2019, akan aklamasi.
"Ya, wajar lah itu. Kalau takut tenggelam, jangan berenang. Ya wajar lah, namanya kompetisi ketat, hakim juga kompetisi ketat. Kalau enggak kompetisi, ya musyawarah mufakat," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar, Meutya Hafid menilai penentuan ketua umum dalam Munas Golkar sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Sebab, dengan cara itu tak ada keterpaksaan.
Meski tak ada yang salah dengan voting, namun ia berharap, musyawarah mufakat tetap pilihan.
"Kalau bisa musyawarah mufakat, kenapa harus voting, enggak ada yang salah dua-duanya. Musyawarah mufakat juga enggak salah, jangan dianggap itu sesuatu yang otoriter negatif," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 13 November 2019.
Dia menekankan, selama musyawarah mufakat untuk munas dilakukan dengan bentuk kerelaan, maka tak ada masalah. Menurutnya, hal ini mesti didorong.
"Saya rasa itu harus didorong," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 13 November 2019. (asp)
JK Titip ke Bamsoet Minta Aturan Ambang Batas Parlemen Dievaluasi
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK meminta agar aturan terkait ambang batas parlemen dan juga ambang batas capres-cawapres
