JK Sebut Rekonsiliasi Bukan Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK menekankan rekonsiliasi tidak berarti semua pihak masuk ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih. 

7 Jurusan Kuliah Ini Cocok Buat Kamu yang Mau Berkarir di Kementerian, Minat?

Dia menyebutkan, dalam sistem demokrasi yang baik harus ada pihak yang berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Tidak harus semuanya masuk dalam pemerintahan.

"Iya, demokrasi itu otomatis menimbulkan suatu sistem yang mengarah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK kepada wartawan, Rabu, 22 Mei 2024. 

Bambang Susantono Umumkan Dapat Tugas Baru dari Jokowi untuk Pembangunan IKN

Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Photo :
  • VIVA.co.id/Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)

Politikus senior Golkar itu melanjutkan, rekonsiliasi efektif jika presiden dan wakil presiden terpilih itu memperlakukan semua orang sama saat memimpin. 

Presiden Jokowi Berkurban Sapi untuk Seluruh Provinsi di Indonesia pada Idul Adha 2024

Dia menekankan, presiden terpilih itu harus menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperlakukannya dengan setara. 

"Rekonsiliasi itu efektif kalau presiden terpilih itulah, presiden republik indonesia yang harus memperlakukan orang sama. Tidak boleh 'Ah ini mah tidak dukung saya', nah tidak boleh itu, jangan," ujarnya.

"Rekonsiliasi itu begitu terpilih, 'Saya presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama'," kata JK.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan rekonsiliasi itu sebagai bentuk pengakuan atas kemenangan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ya rekonsiliasi itu intinya adalah mengakui kemenangan, seorang ksatria itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain, sebagai kontrol, yang penting bisa menerima, itu aja intinya," ujar Bamsoet.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya