Tiga Menteri Disebut Intervensi Munas Golkar, Kubu Airlangga: Fitnah

Ketum Golkar Airlangga Hartarto bersama Presiden Jokowi
Sumber :
  • Dok. Golkar

VIVA – Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menilai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ternodai dengan adanya intervensi dan tekanan dari Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, dan Menko Maritim Luhut Panjaitan.

Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar

"Demokrasi Munas Golkar dirampok Pratikno Cs. Terungkapnya pertemuan Mensesneg, Menko Maritim dan Menseskab, dengan para Ketua DPD menandakan para menteri ini campur tangan terhadap Munas Golkar," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 November 2019.

Menurut Taufik, campur tangan ketiga menteri itu sangat berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan kebebasan internal Golkar untuk menentukan sendiri pemimpinnya.

Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta

"Tindakan Pratikno Cs adalah ilegal dan tidak bertanggung jawab. Mereka memanipulasi laporan kepada Presiden bahwa internal Golkar harapkan Airlangga Hartarto (AH) menjadi Ketum, kepada para ketua DPD mereka mengklaim Pak Presiden maunya AH menjadi Ketum," kata Taufik.

Selain manipulator, Taufik menyebutkan, ketiga pembantu Presiden Jokowi ini sudah bertindak di luar sistem. Parpol adakah institusi kenegaraan maka sudah semestinya penanganannya oleh pemerintah pun masuk ke dalam sistem.

Airlangga Respons PDIP: Jokowi-Gibran Masuk Keluarga Besar Golkar, Tinggal Formalitasnya Saja

"Dalam hal ini Menteri yang diatur dalam UU untuk dapat terlibat dalam Munas Parpol adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," ucapnya.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga mengungkapkan, minat Golkar menggelorakan aspirasi yang sangat kuat untuk memilih pemimpin yang bersih, tak terlihat masalah hukum sehingga bisa dicalonkan sebagai Presiden atau Wapres pada Pilpres 2024.

"Dengan mendorong AH sebagai calon Ketum, maka Pratikno Cs telah melakukan kejahatan demokrasi yang sangat nyata, apalagi hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi sendiri. Karena itu menurut saya bila terjadi perpecahan nantinya Pratikno cs perlu direshuffle," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP Golkar yang juga Loyalis Airlangga, Ace Hasan Syadzily membantah tudingan adanya keterlibatan tiga menteri Jokowi untuk memenangkan salah satu calon ketua umum di Munas Golkar.

"Pernyataan itu fitnah dan tidak etis disampaikan pengurus Golkar. Jangan meragukan kemandirian Partai  Golkar dalam berorganisasi. Lagipula, tidak ada urusannya dengan para menteri di luar kader Partai Golkar," kata Ace saat dikonfirmasi, Sabtu.

Ia mengajak seluruh kader Golkar fokus pada perhelatan Munas yang sudah di depan mata. "Kita sambut Munas dengan konsep dan gagasan untuk kemajuan Partai Golkar lima tahun ke depan. Partai Golkar itu, Partai yang sudah dewasa dan matang berdemokrasi," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya