- ANTARA FOTO/Galih Pradipta.
VIVA – Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menegaskan fraksi PKS di DPR sangat setuju dengan pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Alasannya selain kerugian yang besar, jumlah korban juga banyak.
"PKS setuju (pansus). Sangat mendukung. Bahkan sudah dua hari ini Ketua Fraksi PKS menyampaikan setuju dan mendukung pembentukan pansus Jiwasraya gate. Karena kerugiannya sangat besar, di atas Rp13,7 triliun," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 30 Desember 2019.
Ia menjelaskan kasus Jiwasraya telah merugikan sekitar 5 juta nasabah. Bahkan, sebagian nasabah ada warga negara asing yang dari Korea Selatan. Itu dianggap sangat memprihatikan dan harus dibongkar tuntas.
"Kalau hanya melalui pendekatan hukum itu sisi-sisi yang lebih dalamnya tidak bisa diangkat karena mungkin kan hanya formalitas siapa salah, tapi mengapa bersalah tidak akan diungkap di sana," kata Hidayat.
Hidayat menyebutkan sudah membaca pernyataan dari beberapa politisi soal sikap terhadap wacana pansus Jiwasraya. Diantaranya yang menyatakan setuju misalnya dari Fraksi Gerindra ada Fadli Zon, Marwan Djafar dari PKB, lalu dari Demokrat.
"Ketua Fraksi PKS Pak Jazuli Juwaini juga menyatakan setuju untuk pembentukan pansus supaya ini bisa dibongkar tuntas, sehingga komitmen kita sekaligus penegakan hukum dan DPR dalam kontrol dan pengawasannya untuk bisa memberantasan korupsi bisa diwujudkan," jelas Hidayat.
Ia menjelaskan kalau melihat dari sejumlah fraksi yang setuju dengan pembentukan pansus ini maka sudah melampaui syarat dibentuk pansus. Sebab, usulan pembentukan pansus hanya dibutuhkan 40-an orang.
"Itu insya Allah akan bisa dimulai, dan kalau melihat betapa besarnya angka yang dirugikan, ini angka yang lebih besar daripada kerugian terkait Century, BLBI," lanjut Hidayat.
Hidayat mengaku sedih karena ini melibatkan dana nasabah yang mereka tidak semuanya adalah orang-orang kaya. Mereka justru menjadikan Jiwasraya sebagai gantungan hari tua mereka.
Kemudian, ia menilai agar kasus ini tak terulang kembali maka perlu ada solusi pendekatan yang serius. Pendekatannya tak hanya hukum tapi juga politik melalui pansus DPR.
Dia berharap Kejaksaan Agung jangan menampik perlunya kerja sama yang kuat dengan KPK dan kepolisian. Tujuannya agar kasus ini bisa didekati secara maksimal oleh seluruh pihak sehingga bisa terbongkar tuntas," kata Hidayat.
Menurutnya, tak perlu ada egosentris kejaksaan agung yang mengatakan akan menangani sendiri dan tidak akan menyertakan yang lain. Sebab ini masalah yang sangat besar.
"Kita ingin memulihkan kepercayaan dunia terhadap asuransi di Indonesia melalui kerja yang serius. Kejaksaan agung silakan membuka diri untuk menerima kerja sama dengan KPK dan kepolisian," kata Hidayat.
