PKS: Alhamdulillah, Pemerintah Mendengar Kritikan Kami

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini
Sumber :
  • Dok. PKS

VIVA – Kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram dan menggantinya dengan skema bantuan langsung menuai protes. Pencabutan subsidi elpiji 3 kg ini akan membebani rakyat ekonomi menengah ke bawah.

Beli Gas 3 Kg Sertakan KTP, Warga Depok Curiga Dipakai untuk Data Pinjol

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menilai pencabutan subsisi bukan kebijakan yang cocok. Skema bantuan langsung ke rakyat sebagai ganti subsidi juga dinilai hanya memunculkan resistensi luas.

Dia menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, pada Senin, 27 Januari 2020, Menteri Energi, Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif (ESDM) mengklarifikasi soal rencana kenaikan elpiji 3 kg. Dari keterangan Arifin, disebut pihak Kementerian ESDM sama sekali tak menyampaikan pencabutan subsisi gas 3 kg.

Ledakan Hebat Terjadi Dekat Pelabuhan Kamal Bangkalan, 4 Rumah Rusak Berat

Jazuli berharap klarifikasi dari Arifin tersebut sebagai respons penolakan yang disuarakan rakyat kecil dan suara kritis kubu oposisi.

"Kita bersuara tegas di Komisi VII atas keberatan mayoritas rakyat kecil. Alhamdulillah atas perjuangan Poksi PKS dan teman-teman Komisi VII, Pemerintah setuju untuk tidak mencabut subsidi gas melon 3 kg," kata Jazuli, Selasa, 28 Januari 2020. 

Jaga Gengsi di Mata Mantan Istri, Pria di Garut Malah Masuk Bui

Dia menambahkan selama ini PKS mengkritisi cara pemerintah soal pencabutan elpiji 3 kg. Fraksi PKS memperjuangkan Pemerintah membatalkan rencana tersebut karena jelas membebani rakyat kecil dengan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan muncul. 

"Sekali lagi, Fraksi PKS berjuang memastikan rakyat kecil dan masyarakat tidak mampu untuk tetap mendapatkan keberpihakan negara dalam memperoleh gas elpiji yang terjangkau. Alhamdulillah, suara kritik yang kami sampaikan didengar," tutur Jazuli.

Jazuli menekankan dalam raker Komisi VII dengan Menteri ESDM, Arifin tertulis dalam akhir kesimpulan dengan poin pertama berbunyi, 'Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak akan ada pengalihan subsidi yang mengakibatkan kenaikan harga LPG 3 Kg'.

Dalam raker itu, Arifin dicecar sejumlah fraksi di Komisi VII DPR agar membatalkan rencana pencabutan subsisi elpiji 3 kg. Bahkan, Arifin mengaku terkejut dengan wacana tersebut.

"Ini kita juga sempat terkejut, mengapa ini bisa terekspos? apakah mungkin ini spekulasi?" ujar Arifin.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya