- VIVAnews/Zahrul Darmawan
VIVA – Wali Kota Depok, Mohammad Idris angkat bicara terkait kabar dirinya sebagai ban serep Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk ajang Pemilihan Kepala Daerah Depok. Idris digadang-gadang juga akan maju kembali sebagai calon wali kota petahana.
Idris mengatakan pernyataan pihak yang menganggapnya ban serep tak mengecilkan dirinya. Ia meragukan spekulasi ban serep itu keluar dari mulut Presiden PKS, Sohibul Iman.
“Pertama diklarifikasi dulu kata-kata beliau bukan itu (ban serep). Kalau saya sih yakin itu bukan. Karena saya mengenal sosok beliau, sosok yang santun elegan dan akademisi,” kata Idris kepada wartawan Rabu 19 Februari 2020
Idris mengungkapkan, ia dan Sohibul Iman memiliki kedekatan emosional yang telah terbangun cukup lama. Awal perkenalan keduanya dimulai dari mengurus persoalan pendidikan.
“Saya kenal beliau ketika saya menjadi pengurus boarding school Yayasan Nurul Fikri. beliau waktu itu menjadi ketua umum Paramadina sekaligus bidang pembinaan di Yayasan Boarding School Insan Cendekia Serpong. Jadi, sempat berinteraksi dalam dunia pendidikan,” jelasnya.
Dia menyebut jika benar itu pernyataan Sohibul, maka kata dia, diduga itu terjadi karena pancingan awak media. “Padahal maksud dan arahnya bukan ke sana, bukan. Mohon maaf bukan mengecilkan dan menyebalkan, sebab dia juga kenal saya,” tuturnya
Lebih lanjut, Idris mengklaim, salah satu dasar alasan dirinya diusung PKS sebagai Wali Kota Depok pada Pilkada 2016 lalu karena latar belakang pendidikan.
“15 tahun saya bergelut dengan masalah pelajaran politik Islam di Timur Tengah, dan itu juga menjadi pertimbangan beliau (Sohibul),” katanya
Dengan demikian, Idris berharap semua pihak bisa melakukan klarifikasi langsung dengan Sohibul Iman. Kemudian, untuk kedekatan-kedekatan pribadi dan ideologis, ia masih berharap partai politik memberikan dukungan-dukungan kepada calon yang mempunyai integritas terhadap pembangunan di Kota Depok.
“Mungkin maksudnya ban serep namanya partai politik punya jagoan-jagoannya dong, wajar. Kalau saya kan tidak punya partai politik. Itu sih sah-sah saja dan hak mereka,” ucapnya
Idris menegaskan, kesiapan dirinya maju atau tidak pada Pilkada 2020 akan diperhitungkan melalui hasil survei.
“Hasil survei nya seperti apa nanti elektabilitasnya tinggi apa tidak, jangan-jangan elektabilitasnya rendah. Ini kan gambaran kehendak masyarakat. Kemudian kendaraan-nya (partai). Kalau masyarakat sudah oke, tapi kendaraannya tidak punya kan kita tidak bisa sampai-sampai," sebutnya.
Presiden PKS Sohibul Iman
Mengukur Kekuatan PKS
Terkait partai politik yang akan jadi gerbongnya nanti, Idris mengaku sampai saat ini dirinya masih melakukan tahap penjajakan.
“Semua partai sudah saya komunikasi, dari dulu sudah lama. Yang paling intens secara proaktif memang sebelumnya adalah PKS dari semua partai.”
Untuk diketahui, sampai saat ini PKS Depok masih menjagokan tiga kader internalnya untuk direkomendasikan ke tingkat DPP sebagai bakal calon wali kota. Mereka adalah, Hafids Nasir (anggota DPRD Depok), T. Farida Rachmayanti (anggota DPRD Depok), dan Imam Budi Hartono. kader PKS yang sampai saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ketiga nama tersebut merupakan hasil penjaringan internal di kubu PKS sejak beberapa bulan lalu. Sebagai partai petahana, pada Pilkada kali ini pun PKS berhak mengusung sendiri jagonnya karena memiliki 12 kursi di DPRD Depok.
Selain PKS, dua partai lainnya yang bisa mencalonkan kandidat wali kota adalah PDIP dan Gerindra yang masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Depok.
